Lombok Timur (Inside Lombok) – Paket JPS Kabupaten yang sudah memasuki APBD II, dinilai janggal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim. Dewan menuding ada pihak yang diuntungkan dalam paket JPS tersebut.
Dugaan tersebut lantaran paket JPS kabupaten yang diterima tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya, yakni senilai Rp250 ribu per paket.
“Mungkin besaran paket JPS (yang dibagi) tersebut hanya mencapai Rp200 saja,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Lotim H Hasan Rahman, di Selong, Rabu (08/07/2020).
Dewan meminta Pemda Lotim untuk tahap tiga penyaluran JPS kabupaten tersebut dalam bentuk uang. Ia mengatakan jika dalam bentuk uang, tidak hanya si penerima bantuan saja yang menerima manfaatnya. Namun penduduk sekitar juga akan mendapat manfaatnya.
“Dengan diuangkannya paket tersebut, para pelaku usaha mikro sekitar juga akan dapat manfaatnya dengan membelanjakan bantuan yang ia dapatkan,” ucapnya.
Lanjutnya, dengan begitu roda perekonomian yang ada di desa akan berjalan. Ia menilai jika dalam bentuk sembako hanya menguntungkan pengusaha besar yang mempunyai produk dalam paket JPS tersebut.
“Item pada paket tersebut kan bisa mudah di dapat di kios kecil maupun pedagang lapak. Apalagi teri, masyarakat selatan sudah mempunyai teri sendiri,” cetusnya.
