Mataram (Inside Lombok) – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mohammad Mahfud atau yang akrab disapa Mahfud MD punya julukan khusus, yaitu “Pendekar Hukum Pembela Rakyat Kecil”. Julukan itu bukan tanpa sebab, melainkan karena dedikasi dan integritasnya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
Sepanjang 2023 saja, beberapa kali Mahfud MD mengejutkan publik dengan sikap dan ketegasannya. Semisal pada rapat dengar pendapat bersama Komisi TPPU DPR RI, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI itu menyebut dirinya memiliki informasi bahwa ada DPR yang selama ini berperan sebagai makelar kasus dan bermain dengan aparat penegak hukum.
Terbaru, Mahfud yang juga menjabat Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengungkap ada modus transaksi impor emas mencapai 3,5 ton dan penghindaran pajak oleh oknum salah satu perusahaan di Indonesia.
Mahfud yang saat ini menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengan Ganjar Pranowo juga memasukkan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia ke dalam visi-misinya. Terlebih selama menjabat sebagai Menko Polhukam RI, ia memang sudah fokus menyelesaikan setiap kasus pelanggaran HAM berat.
Bersama Ganjar, Mahfud ingin memberikan kepastian hukum yang adil, tanpa pandang bulu, termasuk ke masyarakat akar rumput. Mahfud memang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif. Rekam jejak dan kiprahnya itu membuatnya mendapat julukan “Pendekar Hukum untuk Wong Cilik (Rakyat Kecil)”.
Profil Mahfud MD
Mahfud MD memiliki nama asli Muhammad Mahfud. Ia lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 31 Mei 1957, tepatnya 66 tahun lalu. Sebelum menjadi Menko Polhukam di masa pemerintahan Presiden Jokowi, sosoknya juga dikenal sebagai profesor hukum tata negara.
Di kalangan negarawan, Mahfud menunjukkan diri sebagai sosok yang selalu memperjuangkan hukum dan pentingnya berlaku bijak, terutama soal sistem kenegaraan. Ia pun sempat menyatakan seandainya tatanan hukum berjalan baik, maka setengah persoalan bangsa sudah terselesaikan. Karena itu, ia mengambil peran untuk memberi kepastian hukum pada kalangan atas dan perlindungan hukum bagi rakyat kecil.
Mahfud pernah mengemban beberapa jabatan strategis. Antara lain Menteri Pertahanan RI, Menteri Kehakiman dan HAM, anggota DPR RI komisi III dan komisi I, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menko Polhukam saat ini. (r)
