Lombok Tengah (Inside Lombok)- Hingga saat ini, serapan paket sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang Provinsi NTB bagi warga terdampak covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah masih nihil. Berbeda dengan kabupaten lain di NTB yang penyalurannya sudah berjalan di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Sri Hastuti Handayani, Selasa (12/05/2020) di kantornya mengatakan, terdapat beberapa masalah di lapangan yang menyebabkan penyaluran JPS gemilang di Lombok Tengah belum bisa direalisasikan.
Penyebab tersebut diantaranya adalah terjadi pembengkakan data penerima JPS ditingkat desa yang mencapai 73 ribu KK. Sementara kuota JPS gemilang yang diberikan pemerintah provinsi hanya 15 ribu KK. Selain itu, ada juga data penerima ganda yang mencapai 5 ribu KK sehingga harus divalidasi ulang.
“Setelah selesai dilakukan verifikasi data ternyata membengkak jadi 73 ribu dari kuota yang diberikan itu sebanyak 15 ribu,” katanya.
Karena pembengkakan data ini maka Dinas Sosial harus melakukan perbaikan data dengan menyerahkan kembali ke pihak desa agar melakukan pendataan warga penerima dengan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT).
Bahkan, tidak semua warga yang masuk BDT tersebut harus mendapatkan bantuan JPS karena sisanya bisa dibantu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.
“Kita kewalahan berikan arahan ke desa akibat jumlah yang membengkak ini. Sementara penetapan warga yang menerima bantuan di desa ini juga sudah melalui musyawarah di tingkat desa,” ujarnya.
Meski demikian, sejauh ini sudah ada sejumlah desa yang sudah melakukan validasi ulang terhadap warga penerima JPS Gemilang. Tercatat sudah ada sebanyak 100 desa yang sudah menyerahkan data warga penerima JPS gemilang yang jumlahnya mencapai 9 ribu KK.
Data ke 9 ribu KK tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Sosial provinsi agar paket sembako JPS gemilang tersebut segera diserahkan kepada warga penerima.
“Kita minta kepada Pemerintah Provinsi agar warga yang datanya yang sudah diserahkan ini bisa mendapatkan paket sembako lebih dulu”, katanya.
Adapun terhadap data sisa dari kuota yang belum diserahkan kepada pemerintah provinsi akan diserahkan secara bertahap. Dengan harapan paket sembako tersebut juga bisa disalurkan secara bertahap.
