Mataram (Inside Lombok) – Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, program pemerintah yang selama ini dikenal bantuan pangan nontunai (BPNT) mulai tahun ini berubah nama menjadi program bantuan sembako murah dengan jumlah keluarga penerima manfaat sekitar 21 ribu kepala keluarga.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Selasa, mengatakan, perubahan itu seiring dengan penambahan jumlah nominal bantuan yang didapatkan masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per KPM per bulan.
“Dengan adanya penambahan besaran bantuan itu, jenis bantuan yang bisa ditukarkan pada warung gotong royong elektronik (e-warong) juga bertambah tidak hanya beras dan telur tetapi harus ada unsur nabati dan protein hewani,” katanya.
Oleh karena itu, kata Asnayati yang baru selesai melakukan sosialisasi kepada pendamping, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pengelola e-warong dan agen BRI Link, para pengelola e-warong dan BRI Link harus bisa menyiapkan kebutuhan KPM sesuai dengan ketentuan.
Diharapkan pengelola e-warong dan agen BRI Link bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan pedagang sayur-sayuran dan protein hewani seperti ikan, daging sapi dan ayam, agar mau berjualan di tempat yang sama guna memudahkan KPM mencairkan bantuan sembako murah.
“Jadi bantuan yang masuk rekening KPM sebesar Rp150 ribu itu, harus dibelanjakan di e-warong dan agen BRI Link untuk membeli kebutuhan pokok sesuai yang telah ditetapkan,” katanya.
Menurutnya, penambahan jenis barang yang dibeli keluarga penerima manfaat dengan menggunakan dana BPNT dimaksudkan untuk pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat.
“Pemerintah berpikir, bahwa untuk pemenuhan gizi masyarakat tidak cukup hanya dengan beras dan telur tetapi perlu gizi dari nabati dan protein hewani,” katanya.
Asnayati menambahkan, jumlah e-warong di Kota Mataram tercatat sebanyak 27 unit dan 90 unit agen BRI Link. Jumlah e-warong dan agen BRI Link yang tersebar dienam kecamatan untuk melayani KPM sembako murah sekitar 21 ribu kepala keluarga (KK) untuk saat ini dinilai sudah cukup.
“Kalau penambahan e-warong sampai saat ini belum ada, karena dibentuk oleh Kementerian Sosial. Tapi kalau penambahan angen BRI Link mungkin bisa, asal sesuai persyaratan,” katanya menambahkan. (Ant)
