Mataram (Inside Lombok) – Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan sekitar 27 ribu kepala keluarga (KK) masuk dalam basis data terpadu (BDT) tambahan, agar dapat terakomodasi menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) program jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Usulan tersebut juga termasuk 2.064 jiwa yang tidak masuk BDT sehingga PBI JKN mereka dinonkatifkan. Untuk mengatifkan PBI, mereka harus kita usulkan masuk BDT,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Kamis.
Dikatakan, jumlah BDT Kota Mataram saat ini masih mengacu pada SK Kementerian Sosial sebanyak 41.598 KK. Jumlah tersebut telah dilakukan perbaikan dan verifikasi dengan operator data di tingkat kelurahan.
Dari verifikasi itu, katanya, ada yang orang tuanya masuk BDT, anaknya belum. Itulah yang diperbaiki dan masukkan ke BDT tambahan berdasarkan hasil musyawarah kelurahan (muskel).
“Tambahan data BDT tersebut sudah kita kirim ke Kementerian Sosial dan dikawal oleh Dinas Sosial Provinsi NTB,” katanya.
Lebih jauh Asnayati mengatakan, untuk mengoptimalkan data BDT, pihaknya telah melaksanakan pelatihan terhadap 60 orang petugas operator data, 50 diantaranya merupakan petugas dari kelurahan, sisanya undangan.
“Satu kelurahan memiliki satu orang operator data yang bertanggung jawab terhadap aplikasi data bergerak,” katanya.
Dengan adanya operator data di masing-masing kelurahan, diharapkan data BDT sebagai data dasar untuk melaksanakan berbagai program pemerintah bisa lebih akurat dan tepat sasaran.
“Kalau data sudah valid, program bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran,” katanya. (Ant)
