Mataram (Inside Lombok) – Nelayan di Nusa Tenggara Barat menerima bantuan 10 unit kapal perikanan berbobot 3 gross tonnage (GT) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yuliadi, didampingi Sekretaris Daerah Lombok Utara Suardi dan Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi, di Kabupaten Lombok Utara, Kamis.
Sebanyak 10 unit kapal perikanan tersebut terdiri atas tiga unit untuk nelayan di Kota Mataram, empat unit untuk nelayan di Kabupaten Lombok Utara, dan tiga unit untuk nelayan di Kabupaten Lombok Timur.
Dalam kesempatan itu, juga diserahkan bukti pencatatan kapal perikanan, pas kecil dan sertifikat kelayakan penanganan ikan (SKPI).
“Bantuan kapal hasil kerja sama KKP dengan SKK Migas melalui program tanggung jawab sosial (CSR) tersebut diserahkan untuk nelayan terdampak gempa bumi pada 2018 yang melanda Pulau Lombok,” kata Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Yuliadi.
Yuliadi mengatakan bantuan kapal perikanan tersebut lengkap dengan dokumen perizinan berupa pas kecil dan bukti pencatatan kapal perikanan. Selain itu juga, dilengkapi dengan mesin tempel, alat penangkapan ikan rawai tuna dan perlengkapan keamanan.
Ia menambahkan kerja sama KKP dengan SKK Migas melalui program CSR merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya 10 unit kapal perikanan juga telah diserahkan untuk nelayan Donggala, Sulawesi Tengah.
“Bentuk dan spesifikasi kapal serta alat penangkapan ikannya dipilih sendiri oleh nelayan yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat,” katanya.
Sekretaris Daerah Lombok Utara, Suardi mengatakan, bantuan dari KKP dan SKK Migas tersebut akan membantu pemulihan perekonomian nelayan.
Ia juga meminta agar para nelayan penerima bantuan dapat merawat serta memelihara kapal perikanan itu.
“Kalau tidak dipelihara dengan baik bantuan ini akan sia-sia. Silakan digunakan dengan optimal agar dapat membantu meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi mengungkapkan bantuan tersebut merupakan tanggung jawab sosial SKK Migas untuk masyarakat.
Tidak berhenti sampai di sini, bantuan 20 unit kapal tahun ini akan dievaluasi sehingga dapat menjadi rujukan untuk bantuan berikutnya. (Ant)
