Jakarta (Inside Lombok) — Kementerian Sosial mendapatkan alokasi pagu untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp100,2 triliun. Oleh karena itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mendesak jajarannya agar mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat.
“Saya instruksikan seluruh jajaran untuk terus mempercepat pencairan anggaran. Agar juga memutar roda perekonomian,” kata Mensos Juliari saat membuka Rakor Teknis Penguatan SDM PKH, di Bandung, Minggu.
Dari total Rp203 triliun pagu perlindungan sosial dampak Covid-19 yang disiapkan pemerintah, Kemensos memperoleh jatah Rp104,4 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos khusus.
Lebih lanjut, Mensos berpesan kepada SDM PKH, untuk memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tetap dipegang sendiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukan bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak manapun dengan alasan apapun.
“Hal ini untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai. Saya mendukung inisiatif gerakan KPM pegang KKS sendiri,” katanya. (Ant)
