Pemkot Mataram Bentuk Satgas Pencegahan COVID-19

    Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito seusai memimpin rapat pencegahan dan penanganan COVID-19, sekaligus pembentukan satgas pascapenetapan status siaga bencana nonalam di Mataram, Jumat (20/3-2020). (Foto: Inside Lombok/ANTARA News/Nirkomala)

    Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), sekaligus menjadi pusat informasi terkait perkembangan COVID-19 di kota itu.

    “Satgas pencegahan dan penanganan COVID-19, beranggotakan hanya empat orang yang berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito sesuai memimpin rapat pencegahan dan penanganan COVID-19, pascapenetapan status siaga bencana nonalam di Mataram, Jumat.

    Menurutnya, empat pimpinan OPD yang masuk dalam satgas pencegahan dan penanganan COVID-19, adalah Kepala Dinas Kesehatan, Dirut Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencaan Daerah (BPBD).

    “Mulai saat ini, empat pimpinan OPD itulah yang boleh memberikan informasi terhadap perkembangan COVID-19 di Kota Mataram, agar informasi tidak rancu atau berseliwearan,” katanya.

    Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi mengatakan, terhadap rencana pemerintah kota akan membagikan masker ke kelurahan, pada prinsipnya Dikes siap.

    “Tetapi barang yang mau kita beli tidak ada dijual, kalaupun ada harganya cukup tinggi atau tidak wajar,” katanya.

    Untuk masker, kata Usman, pihaknya memiliki stok tetapi bukan untuk bagi-bagi, melainkan untuk petugas kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi orang dalam pemantauan (ODP) COVID-19.

    Sementaran, untuk alat atau baju pelindung diri yang diigunakan saat melakukan evakuasi pasien terindikasi COVID-19, sudah ada dianggarkan tetapi untuk mendapatkan itu yang susah.

    “Tapi di RSUD sudah ada, jadi kalau ada pasien terindikasi kita tinggal menghubungi RSUD,” katanya. (Ant)