Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan jumlah penerima jaring pengaman sosial (JPS) di kota ini berkurang menjadi 19.803 kepala keluarga (KK), dari target yang direncanakan 26 ribu KK.
“Pengurangan jumlah sasaran penerima JPS yang sumber anggaran APBD Kota Mataram itu karena setelah dilakukan verifikasi data saat pendistribusian tahap pertama untuk jatah April 2020, ternyata banyak data ganda,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura, di Mataram, Jumat.
Sementara, data yang ganda itu sudah mendapatkan JPS dari kuota JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB, dan JPS dari Kementerian Sosial yang datanya bersumber dari basis data terpadu (BDT) sehingga secara otomatis nama mereka dihapus.
“Kalau dulu, kita targetkan anggaran untuk JPS dari APBD Kota Mataram sekitar Rp36 miliar untuk 26 ribu KK selama enam bulan, anggaran tersebut bisa berkurang seiring dengan berkurangnya sasaran JPS dari APBD Kota Mataram. Tapi bisa juga naik karena data masih dinamis,” katanya.
Paket bantuan JPS yang diterima masing-masing kepala keluarga (KK) berisi beras 10 kilogram, 10 butir telur, 1 liter minyak goreng, sarden, 4 bungkus biskuit, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batas 1 bungkus dengan total per paket Rp250 ribu.
“Bantuan JPS bagi warga Kota Mataram akan diberikan selama enam bulan ke depan dan untuk memudahkan petugas, rumah para penerima JPS akan ditempelkan stiker yang saat ini masih dalam proses pencetakan,” katanya.
Sementara menyinggung tentang pendistribusian JPS, Mahmuddin mengatakan sejauh ini pendistribusian JPS untuk jatah April tersisa tinggal 6.521 KK dari target utama 19.803 KK, yang akan dituntaskan dalam satu pekan ini.
“Jumlah yang sudah didistribusikan ke penerima JPS sebanyak 13.282 KK,” katanya.
Lebih jauh Mahmuddin mengatakan, target pendistribusian JPS di Kota Mataram secara keseluruhan sebanyak 70 ribu KK. Jumlah itu terbagi menjadi dua yakni 44 ribu KK ditangani pemerintah pusat, sedangkan sisanya sebelum verifikasi 26 ribu KK ditangani pemerintah kota.
“Setelah verifikasi, target 26 ribu KK menjadi 19.803 KK yang menjadi target utama kita,” katanya. (Ant)
