Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah mengajak seluruh elemen masyarakat di provinsi itu untuk bersinergi mewujudkan pilkada damai.
“Mudahan-mudahan pilkada di Kabupaten Sumbawa dan kabupaten lainnya di NTB ini berlangsung adil dan jujur,” kata gubernur saat peluncuran Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Sumbawa dalam keterangan tertulis diterima Antara di Mataram, Rabu.
Menurutnya, kontestasi Pilkada 2020 harus dijalani dengan riang gembira tanpa harus saling menjatuhkan.
“Tentunya dengan sama-sama bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang lancar sesuai dengan harapan kita bersama,” tegasnya.
Sementara, terkait aplikasi SIPS, Bang Zul sapaan akrabnya, berharap aplikasi SIPS tersebut dapat membuat transparansi dan akuntabilitas dari Bawaslu kepada publik dalam hal proses permohonan perkara. Sehingga hal ini bisa membuat kontrol masyarakat kepada Bawaslu semakin baik.
“Kami (Pemprov NTB) mengucapkan selamat kepada pimpinan Bawaslu NTB yang memungkinkan semua anggotanya sampai kecamatan, yang hingga saat ini mempunyai semangat tinggi dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja berharap SIPS dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu kepada masyarakat pada Pemilu Tahun 2020.
“Semua proses transparansi akan menjadi sebuah acuan dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian putusannya dapat dilihat di-upload, sehingga sampai tingkat kabupaten kota, masyarakat yang memiliki koneksi internet bisa men-download semua putusan dan permohonan,” jelasnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ini berpesan bahwa Ketua Bawaslu sejak sekarang untuk bersiap-siap, menurutnya, persoalan sengketa tersebut bisa jadi dimulai dari bulan Februari atau Maret ini.
“Perlu kita ingat bersama, bahwa KPU perkenalkan pra pendaftaran, pra pendaftaran tersebut akan melahirkan berita acara, begitu melahirkan berita acara, maka akan melahirkan potensi sengketa, apalagi pra pendaftaran untuk calon independen sudah dimulai, Bawaslu harus bisa menjawab itu semua,” jelasnya.
Tahun 2019, lanjut Rahmad Bagja, SIPS ini pernah diluncurkan. Tapi banyak sekali hambatan, karena sistemnya belum terlalu siap.
“Alhamdulillah pada bulan Desember 2019. SIPS ini kembali kita launching sampai ke kabupaten kota. Kami (Bawaslu) optimis aplikasi SIPS yang di-launching malam ini dapat memberikan kemudahan bagi pemohon, termohon untuk penyelesaian sengketa, dan juga membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa memantau setiap proses yang berlangsung,” katanya. (Ant)
