Lombok Tengah (Inside Lombok)- Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT mengatakan, pihaknya berhati-hati di dalam pengadaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa sembako yang akan dibagi-bagi oleh 50 anggota DPRD Lombok Tengah.
“Sembako itu sekitar Rp9 miliar (anggarannya) untuk masing-masing anggota DPR. Cuma proses pengadaannya ini jadi persoalan. Harus hati-hati”,kata Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, Jumat (3/7/2020) di Praya.
Diterangkan, sikap berhati-hati dalam program bagi-bagi JPS oleh anggota dewan ini agar tidak menjadi polemik dan masalah hukum ke depan.
“Lihat kemarin waktu pengadaan dua juta masker (jadi polemik)”,ujarnya.
Sehingga pengadaan JPS oleh dewan kali ini harus tetap diwaspadai agar sesuai dengan prosedur yang ada. “Kita tetap waspada. Tetap sesuai prosedur yang ada”,lanjutnya.
Dikatakan, program JPS dewan ini sekarang dalam proses pengadaan. Masing-masing dewan akan mendapat jatah sekitar 1000 sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.
“Dewan yang akan bagikan. Dia turun ke dapil masing-masing”,kata Bupati.
Bagi-bagi sembako ini dinilai sejalan dengan program aspirasi anggota dewan. Hanya saja, program itu disesuaikan dengan kondisi saat ini yakni masa pandemi Covid-19. “Masyarakat sedang butuh sembako”, jelasnya.
Adapun penerima program JPS dewan ini adalah masyarakat terdampak covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 jenis apapun.
Program ini juga untuk menutupi kekurangan sasaran bansos Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD).
Penerimanya belum dapat bantuan dengan keterbatasan BLT DD.
“Karena banyak yang belum dapat bantuan di bawah. JPS ini hanya sekali diberikan kepada masyarakat”, demikian Bupati.
