Lombok Timur (Inside Lombok) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lombok Timur ingin merubah paradigma “tak makan nasi tak kenyang”. DKP membuat progam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Harapannya, konsumsi ubi dan jagung dapat memenuhi kebutuhan gizi warga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur. H Mashur mengatakan pembuatan program P2KP untuk mengingatkan masyarakat, bawa tidak selamanya ketersediaan beras di Lombok Timur selalu mencukupi atau bahkan lebih tinggi dari itu.
“Program tersebut juga untuk melengkapi gizi masyarakat, bukan saja dengan beras. Namun jagung, ubi, sudak, sagu, gadung dan lainnya kita akan manfaatkan,” jelasnya
Tidak hanya beras, ia juga menginginkan pengembangan potensi pangan di Lotim seperti ubi dan jagung. Selain itu, dengan program tersebut dapat mengurangi konsumsi beras masyarakat. Sehingga Lotim bisa mempunyai lumbung beras yang tinggi. Dengan begitu beras lokal Lotim bisa di ekspor.
“Cukup makan sekali saja dengan nasi dalam sehari. Setelah itu lengkapi gizi dengan ubi maupun jagung sebagai pelengkap gizi yang seimbang,” ujarnya.
Dari segi gizi, ia mengatakan bahwa gizi jagung maupun ubi lebih besar dibandingkan dengan nasi. Dari segi panen juga sangat besar sehingga potensi pangan Lotim yang lain bisa dikembangkan.
“Hasil panen jagung sebanyak 20 ton per hektare kemudian padi hanya mencapai 11 ton per hektare. Sehingga ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan pokok juga,” katanya.
DKP Lotim juga membuat program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Lotim sebagai ahli gizi masyarakat untuk dapat memberikan edukasi gizi pada pada masyarakat. Selain program B2KP program yang dijalankan DKP ialah Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
Dalam menjalankan program tersebut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PKK dan 10 Kelompok Wanita Tani. Dalam pemberdayaan wanita kelompok tani tersebut akan disiapkan bibit.
“Program tersebut masih berjalan dangat minim. Sehingga kita membutuhkan semua pihak dalam pelaksanaannya, termasuk Pemdes, Camat dan Puskesmas,” pungkasnya.
