Lombok Tengah (Inside Lombok)- Musyawarah Daerah (Musda) Golkar NTB pada 22 Juli mendatang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Insya Alloh kita sudah siapkan di Kuta. Di Hotel Novotel”, kata Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Suhaili FT, Jum’at (17/7/2020).
Menurut dia, dipilihnya Kuta menjadi lokasi pelaksanaan Musda Golkar bukan untuk mengamankan dirinya yang akan maju untuk merebut kembali kursi Ketua DPD I Golkar NTB.
Namun karena mempertimbangkan situasi di tengah pandemi Covid-19. Di mana, Musda harus dilaksanakan di wilayah yang sudah masuk zona hijau atau kuning kasus Covid-19. Sehingga peserta Musda aman dari paparan Covid-19.
“Itu saja pertimbangannya. Berdasarkan kondisi sekarang ini kita minta di daerah dengan kondisi daerah yang sudah hijau atau kuning”,bebernya.
Saat ini, Lombok Tengah sudah masuk zona kuning kasus Covid-19. “Iya kalau tidak zona hijau ya mendekati hijau lah. Bandara juga kan ada di sini”, ujar Bupati Lombok Tengah itu.
Sementara ini, dua figur yang santer dikabarkan akan maju di Musda Golkar adalah dirinya dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.
Dan tensi politik di internal partai berlambang beringin itu semakin memanas satu pekan menjelang Musda Golkar.
Dirinya dan H.Ahyar Abduh sudah melakukan lobi-lobi dengan Ketua DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto untuk mendapat restu.
“Itu adalah hal yang biasa terjadi di dalam kontestasi politik. Jangan dianggap ini seperti peperangan”, ujarnya.
Menurut dia, semua kader partai berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Pengurus partai juga boleh menentukan siapa yang akan dipilih saat Musda nanti.
Akan tetapi, dia diinstruksikan oleh Ketua DPP Golkar untuk maju merebut panggung Musda. “Perintahnya maju, kau”,tutur Suhaili.
Di juga membantah kalau DPP Golkar memihak salah satu bakal calon. “Kalau oknum iya, tapi kalau organisasi tidak bisa. Kalau memang DPP berpihak ngapain ada Musda. Kan ada perintah Musda ”, katanya.
Saat Musda nanti, DPP memang memiliki suara tapi hanya satu. Calon ketua yang akan diusulkan nanti juga harus memiliki suara sekian persen dari jumlah suara.
“Kalau tidak, tidak bisa maju”katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar meminta agar Musda Golkar dilakukan secara aklamasi. Maksudnya bukan berarti 100 persen tidak memilih. Namun, kalkulasinya yakni 50 persen berbanding satu persen suara lawan.
