Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, lahan pertanian di Mataram saat ini tersisa sekitar 1.487 hektare dari 1.513 hektare pada tahun 2019, karena maraknya lain fungsi lahan.
“Pengurangan areal pertanian itu yang dipicu karena alih fungsi yang mencapai 26 hektare untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk perumahan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Selasa.
Data sisa areal pertanian Kota Mataram tersebut, sambungnya, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dikatakan, jumlah areal pertanian di Mataram ke depannya akan terus menurun seiring dengan semakin tingginya alih fungsi lahan di Mataram untuk berbagai kebutuhan.
Apalagi setelah adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah membolehkan aktivitas pembangunan pada beberapa titik yang sebelumnya tidak boleh dibangun, sehingga alih fungsi lahan di kota itu sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan di daerah ini.
“Untuk membendung alih fungsi lahan memang tidak mudah, karena perkembangan kota sudah sedemikian rupa sehingga mau tidak mau alih fungsi lahan tidak bisa kita hindari,” katanya.
Kecuali, sambungnya, lahan pertanin yang tidak boleh dibangun adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 509 hektare yang telah ditetapkan dan dikuatkan dengan regulasi sehingga tidak boleh dibangun dalam jangka waktu tertentu.
“Karena itu, setiap tahun kita memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi bagi petani pemilik lahan yang ditetapkan sebagai areal LP2B, sesuai dengan komitmen sebelum penetapan,” katanya.
Menurutnya, dengan berkurangnya lahan pertanian di Kota Mataram itu berdampak pada penurunan produksi gabah kering panen. Dimana tahun-tahun sebelumnya, produksi gabah kering panen di Mataram ditargetkan mencapai 32 ribu ton.
“Tapi tahun ini, kita menurunkan target menjadi 29 ribu ton gabah kering panen,” katanya. (Ant)
