Lombok Barat (Inside Lombok) – Menanggapi seriusnya masalah kekeringan yang terjadi di sebagian wilayah Lombok Barat, Tarmizi selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar saat ditemui di Gerung, Kamis (27/08/2020) mengungkapkan keprihatinannya.
Karena dirinya pernah turun langsung untuk meninjau bagaimana kondisi kekeringan yang ada di Batu Layar. Serta meninjau langsung proses pengambilan air di sumber mata air yang ada di tengah hutan yang dilakukan oleh masyarakat daerah setempat.
“Untuk mengatasi krisis air terutama untuk wilayah Kecamatan Batu Layar, baik Batu Layar induk maupun Batu Layar Barat, memang kita tidak bisa sendiri,” sebutnya.
Dalam hal ini perlunya sinergi antara pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Di sini, tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten, tetapi juga utamanya, kata Tarmizi, yakni para pemerintah desa setempat.
“Di sini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi lebih pada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu masyarakat yang ada di pemerintahan desa” jelasnya.
Dalam hal ini, pemerintah desa yang ada di wilayah Batu Layar, baik itu Batu Layar induk, Batu Layar Barat, serta Desa Bengkaung diharapkan bisa untuk lebih proaktif.
Dengan tujuan untuk bisa sama-sama merumuskan solusi yang tepat bagaimana upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi krisis air di daerah setempat.
“Kami berharap pemerintah desa yang ada di desa Batu Layar maupun Bengkaung, bisa lebih proaktif terhadap bagaimana upaya mencari jalan keluar untuk menangani krisis air yang ada disana” harap wakil ketua komisi I DPRD Lobar ini.
Karena di masing-masing desa ini, sambungnya, sudah memiliki pamsimas (penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) yang dinilai untuk saat ini sudah cukup proaktif dalam membantu mencari jalan keluar.
Di mana salah satunya dengan membantu mencari dan menemukan sumber-sumber mata air untuk membantu masyarakat dalam mengatasi perkara sulitnya memperoleh air bersih di musim kemarau ini. Terutama daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau.
“Pamsimas ini yang harus didorong untuk membantu mencarikan solusi. Karena dari pamsimas sendiri ada ekspert yang terlibat, ada tim teknisnya” jelas Tarmizi.
Kemudian apa yang menjadi kekurangan atau permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah desa, maka itu yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Sehingga dari sana, sambung Tarmizi, nantinya dapat dirundingkan untuk dicarikan sumber-sumber pembiayaan untuk mengatasi permasalahan kekeringan tersebut. Dengan begitu, diharapkan program-program terkait untuk menangani kekeringan ini dapat terealisasi.
“Mulai dari program pembangunan resefoal, pembangunan jaringan pipanisasi juga dapat berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada” tutupnya.
