Lombok Barat (Inside Lombok) – Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar menggelar rapat pimpinan (Rapim) di Aula Kantor Bupati, Kamis (17/09/2020). Salah satu hal yang menjadi atensi dalam Rapim tersebut terkait dengan progres penyelesaian pembangunan RTG di Lobar yang masih bermasalah hingga saat ini.
Disebutkan oleh Sekda Lobar, Dr. H. baehaqi, bahwa saat ini progres penuntasan pembangunan RTG masih di angka 74 persen.
“Masih ada sisa yang harus diselesaikan sampai batas waktu akhir September” kata Baehaqi.
Di mana sisa yang belum terselesaikan ini terkait dengan permasalahan data pembangunan RTG yang menurut Pemda dan OPD terkait, dalam hal ini BPBD masih adanya data yang tidak sesuai dan masih bermasalah.
“Ada kasus itu dia sudah dapat uang tapi rumahnya belum jadi, tetapi ada juga rumahnya sudah jadi tapi uangnya belum dapat” ungkap Sekda Lobar ini.
Sehingga data yang masih bermasalah ini yang harus segera diselesaikan dan elaborasi kembali. Disebutkan Baehaqi bahwa, dalam penyelesaian RTG ini Pemda juga menggandeng Dukcapil untuk mengecek NIK masyarakat yang menerima bantuan.
“Karena bantuan ini juga akan berbasis NIK” imbuh Baehaqi.
Dari 1.150 data yang masih bermasalah tersebut, harus kembali dipelajari. Guna mengantisipasi data-data yang anomali atau tercatat double.
Dimana data 1.150 yang bermasalah ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, masih adanya dana mengendap di bank karena masyarakat yang bersangkutan belum mengambil dana bantuannya di sana. Kemudian yang ke dua, terkait dengan adanya data yang anomali di bank, di mana BPBD telah mengajukan permohonan tetapi belum ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, terkait kemungkinan adanya masyarakat yang tergabung dalam bangun mandiri.
Sehingga data tersebut, tegas Baehaqi, perlu dielaborasi dan dikomparasikan.
“Baik itu data dari fasilitator, kemudian data di BPBD serta semua data yang ada di bank” tandasnya.
Disinggung mengenai kendala dalam mengelaborasikan data penerima RTG tersebut, Baehaqi mengakui tidak ada kendala yang berarti karena permasalahan yang menghambat penyelesaian RTG ini hanya menyangkut permasalahan teknis.
“Sehingga kepala BPBD itu harus duduk bersama Dukcapil, supaya nanti kelihatan mana data yang dobel,” pungkasnya.
Baehaqi membantah bahwa kendala ini mencuat karena minimnya koordinasi para OPD terkait. Tapi dirinya menyebut ini juga karena banyak data tambahan dari fasilitator sebelumnya yang masa kerjanya sudah selesai pada bulan Maret lalu dan masih menyisakan PR hingga saat ini.
“Ini juga kan banyak tahapannya, kalau sudah sampai tahap ini maka kita harus mengintenskan koordinasi”. Tegas Baehaqi.
Dirinya menyebut bahwa jumlah yang 1.150 yang harus dielaborasikan inilah yang menyebabkan penyelesaian LPJ pembangunan RTG ini masih pada angka 74 persen dan belum mencapai 100 Persen.
Diakui Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, ini juga merupakan imbas dari fasilitator lama yang hanya menyelesaikan 20 persen LPJ pembangunan RTG di Lobar. Dimana masa jabatan fasilitator lama tersebut telah berakhir pada bulan Maret lalu.
“BPBD Lobar sudah merekrut sebanyak 200 fasilitator baru, tetapi yang diakui oleh pusat hanya 140” ungkap Fauzan.
Sehingga Bupati Lobar ini menyebut bahwa, mungkin BNPB lupa bahwa masih adanya PR yang saat ini harus diselesaikan oleh fasilitator baru, yang berasal dari pekerjaan fasilitator lama yang belum tuntas.
