Lombok Timur (Inside Lombok) – Sejak Terbentuknya Bale Mediasi Lombok Timur pada Januari 2020, digunakan sebagai penengah dalam beberapa permasalahan sebelum kasus tersebut dilanjutkan ke ranah hukum.
Tercatat sampai dengan saat ini sebanyak 37 permohonan untuk dilakukan mediasi, dan hanya 8 kasus yang berhasil didamaikan.
Koordinator administrasi Bale Mediasi Lotim, Lalu Dhodik Martha Sumarna menjelaskan, Bale Mediasi tersebut dibuat sebagai wadah mediasi. Adapun permohonan mediasi yang tidak bisa selesai di Bale Mediasi, disarankan untuk menempuh jalur hukum.
“Kita kasih para pihak untuk menempuh jalur hukum, misalkan ke pengadilan,” ujar Dhodik saat ditemui di ruangannya,(25/09).
Adapun kasus permohonan mediasi yang sering masuk ke Balai Mediasi kebanyakan perkara sengketa tanah, harta warisan dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Terkecuali kasus-kasus besar seperti narkotika dan pembunuhan.
“Seperti kasus di Pasar Paok Motong kemarin, tapi kasus itu juga sudah selsai kita mediasi. Kepala pasarnya datang dan relokasi pedagang itu diundurkan,” jelasnya.
Lembaga yang bernaung di Bakesbangpoldagri itu, tidak hanya melakukan mediasi di kantor Bale Mediasi saja. Namun pihak terkait akan diberikan kebebasan untuk menentukan lokasi mediasi.
Dikatakan Dhodik, apabila surat pemanggilan mediasi sudah dilayangkan tiga kali, kemudian yang bersangkutan tidak hadir, maka pihak Bale mediasi akan mendatangi pihak yang bersangkutan untuk dilakukan mediasi di tempat tinggalnya.
“Kalau sudah tiga kali kita bersurat untuk dilakukan mediasi kemudian yang bersangkutan tidak datang kita datangi mereka kerumahnya, kita jemput bola lah,” ujarnya.
Bale Mediasi juga bekerja sama BP3KB Lombok timur, untuk menangani kasus keluarga atau permasalah keluarga. Hingga saat ini sudah dua kasus yang sudah ditangani.
“Kemarin dua kasus yang kita tangani masalah keluarga, satunya masalah keluarga yang dugem di bukit itu dan itu sudah berhasil kami damaikan,” tutup Dhodik.
