27.5 C
Mataram
Senin, 25 November 2024
BerandaBerita UtamaWalikota Mataram Ikuti Rakor Nasional Persiapan Pilkada Serentak saat Pandemi

Walikota Mataram Ikuti Rakor Nasional Persiapan Pilkada Serentak saat Pandemi

Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, bersama Forkopimda Kota Mataram, Ketua KPU Kota Mataram dan Ketua Bawaslu Kota Mataram mengikuti rapat koordinasi nasional persiapan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Rapat dilakukan serentak dengan Menkopolhukam RI Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra, melalui Video Conference di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (02/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan beberapa rekomendasi langkah persiapan Pilkada. Ia menekankan antisipasi lengahnya petugas terhadap pelanggaran protokol COvid-19, selama proses pelaksanaan pilkada.

Beberapa langkah diambil KPU RI sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Dengan mendorong ketegasan dari penyelenggara di daerah yang dibantu oleh aparat keamanan untuk menindak setelah teguran tidak diindahkan masyarakat dan menerapkan sanksi sesuai PKPU.

Selain itu, KPU mendorong pasangan calon beserta tim untuk mematuhi dan menaati pakta integritas yang telah dibuat bersama KPU & Bawaslu di setiap daerah. Selain itu, KPU mendorong setiap tim calon untuk optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk pembuatan konten yang bisa dibagikan ke masyarakat.

Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada mendatang.

Namun, hal berbeda yang diungkapkan oleh Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan dalam survey yang dilakukan di daerah di Indonesia menunjukan, daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 9 Desember mengalami kenaikan penyebaran Covid-19 dibandingkan dengan daerah yang melaksanakan Pilkada.

Hal ini menunjukkan, daerah yang akan melaksanakan Pilkada memiliki penyelenggara yang lebih siap dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dibanding daerah yang tidak melaksanakan Pilkada.

- Advertisement -

- Advertisement -

Berita Populer