Lombok Barat (Inside Lombok) – Lombok Barat kembali meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke-6 kalinya. Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Syarwan menyerahkan piagam dan plakat penghargaan itu kepada Pemda Lobar, Selasa (13/10/2020) sore kemarin.
“WTP ini penghargaan tertinggi yang diberikan oleh mentri keuangan berkat prestasi Lobar dalam meraih capaian opini tertinggi dalam mengelola keuangan” sebut Syarwan, Selasa (13/10/2020).
Lombok Barat kembali meraih penghargaan ini untuk yang ke-6 kalinya. Karena penyaluran dana pada tahun 2020 ini dinilai sudah baik. Dimana saat ini, Lobar sudah berhasil menyalurkan Dana Desa (DD) sebesar 99,31 persen. Kemudian penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah tersalur sebesar Rp 138 miliar, dari Rp 150 miliar DAK Lobar. Serta Dana Insentif Daerah (DID) Lobar yang sudah tersalur sebesar 100 persen.
Berkat capaian ini, katanya, dapat menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah juga untuk membantu pemerintah pusat supaya bisa meraih WTP juga.
“Karena WTP ini juga sebagai salah satu unsur penilaian untuk DID,” ujarnya.
Sehingga, Pemda Lombok Barat, Lanjut Syarwan, harus mampu untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Karena dengan diperolehnya WTP oleh daerah, juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menarik rasa percaya para investor kepada daerah.
“Saat daerah sudah mampu meraih WTP kan berarti pengelolaan keuangannya kan sudah diyakini baik” papar Syarwan.
Oleh karenanya Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Kahlid menegaskan, bahwa capaian WTP yang diraih Lombok Barat ini, jangan hanya dijadikan kebanggaan. Tetapi hal tersebut harus dijadikan kewajiban untuk Pemda supaya tetap bisa mempertahankan prestasi tersebut.
“Sekarang ini melalui Inspektur inspektorat, kita juga akan membuat peraturan Bupati Gardu MENTE (Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan) yang akan dilaunching saat Rapim” ungkapnya.
Ia pun mendorong jajaran Pemda Lombok Barat, supaya tidak merasa cepat puas hanya dengan laporan keuangan yang bagus. Tetapi laporan tersebut juga harus ada output (hasil) nyatanya.
“Tapi outputnya ini harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita” tegas Fauzan.
