Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah, bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalillah, menghadiri rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, pada Rabu (09/01/2019). Rapat tersebut membahas perihal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa yang melanda NTB beberapa waktu lalu.
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Wapres RI di Jl. Merdeka Utara No. 15 Jakarta, Gubernur NTB beserta rombongan melaporkan beberapa hal kepada Wapres. Antara lain fleksibilitas Pemerintah Daerah terkait pembangunan rumah korban gempa.
“Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang bisa dibangun,” ujar Zulkieflimansyah dalam siaran pers yang diterima Inside Lombok, Rabu (09/01/2019).
Sementara itu Wagub NTB menyampaikan sejumlah kendala dalam rehabilitasi pascagempa yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Antara lain terkait soal jumlah fasilitator yang dirasanya kurang, dan administrasi dalam pencairan dana.
“Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan kalau fasilitator kurang. Dan dananya juga mohon jangan ada pencairan 50%-50%. Itu dua kali administrasinya,” ujar Rohmi kepada Wapres.
Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Rohmi berpendapat penanganan pasca gempa ini membutuhkan setidaknya 1.400 orang fasilitator.
Sebelumnya Mentri Koordinator PMK, Puan Maharani, selaku Koordinator Penanganan Gempa di NTB melaporkan bahwa dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah daerah sebesar 3.5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke kelompok masyarakat (Pokmas) sebesar 1.6 triliun.
Puan juga menerangkan, jumlah Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari total tersebut, yang mendapat Surat Keputusan mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.
Pokmas yang sudah membuka rekening di Bank tercatat 1.154 atau sekitar 15.201 KK. Rekening yang sudah menerima dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.
Merespon hal tersebut, Wapres memberikan arahan kepada Mentri terkait untuk segera menambah fasilitator. Sehingga pemulihan pasca gempa NTB dapat berjalan cepat dan lancar.
“Saat ini pembangunan itu harus tepat dan benar,” Ujar Jusuf Kalla.
Wapres juga mengimbau sejumlah pihak untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan rumah di NTB terkait rekonstruksi pasca gempa tersebut.
