Lombok Barat (Inside Lombok) – Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak destinasi wisata. Di antaranya destinasi wisata Senggigi dan Sekotong. Namun banyak pihak menilai penataan dua destinasi ini terkesan timpang.
Kritikan kepada Pemda juga datang dari aktivis Jaringan Komunikasi Lobar (Jarinkobar). Mereka melihat adanya ketidakadilan penataan destinasi. Padahal keduanya memiliki potensi yang sama dalam mendatangkan wisatawan.
Pihak Jarinkobar menilai bahwa adanya kesenjangan dalam hal tersebut. Lantaran Pemda dinilai menggelontorkan dana besar untuk pembangunan dan revitalisasi kawasan Senggigi. Bahkan melalui pinjaman daerah. Namun Sekotong yang menjadi daerah penyangga KEK Mandalika justru dibiarkan terlalu lama menunggu.
“Selain membenahi kawasan Senggigi, kami rasa ada hal yang tidak kalah lebih penting. Dengan menata dan membuka wajah baru pariwisata Sekotong” sebut Ketua Jarinkobar, Muanwir.
Ia menilai Sekotong memiliki potensi yang baik. Namun penataan wisata Sekotong terkesan lamban. Padahal para pelaku pariwisata sudah siap untuk menjual keindahan destinasi wisata ini.
“Jadi kalau Sekotong juga mulai dikembangkan dan potensinya dimaksimalkan, maka itu bisa memberi warna baru untuk pariwisata Lombok Barat” ujarnya.
Terlebih lagi, sektor pariwisata, kata dia adalah penyumbang PAD terbesar untuk daerah Lombok Barat. Sehingga pembangunan dan optimalisasi potensi yang dimiliki Sekotong juga bisa menjadi upaya agar PAD yang diperoleh daerah bisa menyeluruh.
“Sehingga tidak hanya mengadalkan satu kawasan saja. Apalagi Sekotong ini menjadi daerah penyangga KEK Mandalika, jadi ada harapan besar Sekotong ini bisa menjadi sumber pemasukan. Makanya harus benar-benar serius dipersiapkan” tandasnya.
Di mana dalam pinjaman daerah yang dilakukan Pemda ke bank NTB sebesar Rp 115 miliar. Dari sana dianggarkan untuk penataan kawasan Senggigi sekitar Rp 16,6 miliar dan Kerandangan Rp 6 miliar serta untuk penataan kawasan Loco sekitar Rp 2 miliar. Tetapi penataan kedua kawasan, yakni Kerandangan dan Loco tidak tereksekusi.
Pihak Jarinkobar berharap, dana penataan kawasan yang tidak tereksekusi tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk penataan kawasan wisata di Sekotong.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, menyebut bahwa dana pinjaman yang tidak tereksekusi tersebut tidak boleh langsung dialihkan begitu saja.
“Jangankan yang tidak tereksekusi,sisa tender pun ndak boleh dimanfaatkan dan harus dikembalikan ke bank” tandas H. Fauzan Khalid, saat ditemui di ruangannya, Jum’at (06/11/2020) kemarin.
Karena pinjaman tersebut menggunakan sistem murabahah. Sehingga apabila ada sisa atau dana pinjaman yang tidak tereksekusi itu harus dikembalikan ke pihak bank. Kalaupun dana tersebut akan dialihkan, maka harus mengurus proses izin dari awal lagi, mulai dari meminta persetujuan DPRD hingga kementerian keuangan dan Kemendagri.
“Jadi walaupun pinjaman kita Rp 115 miliar, tapi nanti yang akan kita kembalikan kan tetap sesuai dengan yang real (yang terpakai, read)” jelas Fauzan.
Saat disinggung mengenai ketimpangan pembangunan kawasan wisata tersebut, dirinya menegaskan bahwa perlu juga dilihat bagaimana efek dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah wisata.
“Jangan hanya melihat dari anggaran pinjaman itu, coba lihat di Sekotong yang kita dianggap ndak adil, pembangunan jalan kan sekarang mayoritas di Sekotong” tandasnya.
Ia menyebut, bahwa selama ini Senggigi telah menyumbang rata-rata sekitar Rp 60 milar PAD pertahunnya. Dan baru bisa dikembalikan setengahnya dari total PAD yang disumbangkan Senggigi, yaitu melalui pembangunan yang dianggarkan dari dana pinjaman tersebut.
“Jadi adil dalam hal ini, itu jangan ditafsirkan harus bagi rata. Tapi yang perlu kita lihat juga kan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi” pungkas Bupati Lobar ini.
