Lombok Timur (Inside Lombok) – Terdapat Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang kepala daerah akan dikenai sanksi apabila lalai menegakkan protokol kesehatan. Untuk itu, Tim Satgas Covid-19 Lotim akan buku saku pedoman di tempat-tempat yang berpotensi membuat kerumunan.
Kepala Dinas Kesehatan Lotim, M Hasby Santoso mengatakan, dengan adanya SE Kemendagri tersebut tentu protokol kesehatan (prokes) harus dihidupkan kembali. Pasalnya masyarakat sudah mulai lalai terhadap penerapan protokol kesehatan, untuk itu pihaknya akan membuat buku saku pedoman bagi masyarakat terhadap tempat-tempat yang bisa menimbulkan kerumunan.
“Kita akan buat buku saku pedoman Covid-19 untuk masjid, pasar, sekolah, dan fasilitas umum,”ucap Hasby yang juga selaku anggota Satgas Covid-19 Lotim kepada Inside Lombok, Senin (30/11).
Dikatakannya, buku saku pedoman yang akan dibuat oleh Satgas Covid-19 Lotim tersebut untuk mengatur prokes di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
“Seperti di masjid, kata Hasby, tidak boleh lagi memasang karpet atau hambal. Begitu pun di sekolah harus memiliki thermo gun, hand sanitizer dan face shield di setiap kelas,” jelasnya.
Tak hanya itu, demi menerapkan protokol kesehatan Satgas Covid-19 juga akan bekerjasama dengan tim puskesmas untuk mendampingi tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti masjid, pasar, sekolah, kantor dan fasilitas umum lainnya.
“Nantinya tim dari puskesmas tidak akan mencari kesalahan tentunya. Akan tetapi tim puskesmas akan mendampingi penerapan prokes di tempat itu,” katanya.
