Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati ingin masyarakat yang telah mundur dari program KPM PKH tetap diakomodir oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi. Untuk dapat diintegrasikan melalui berbagai program. Warga yang sudah mundur berharap dibantu modal usaha.
“Dinas Sosial harus koordinasi dengan Perindag bersama koperasi, supaya mereka (yang mundur PKH) tidak boleh dilepas” tegas Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, saat memberi keterangan usai menghadiri acara graduasi, di Bencingah, Senin (14/12/2020).
Termasuk dengan pemberian modal usaha supaya mereka tetap bisa mandiri. Sehingga mereka tidak kembali menjadi bagian dari PKH.
“Tapi kita tidak bisa mengatakan akan memberikan langsung, karena ini kan jumlahnya banyak. Pasti bertahap, pasti bergiliran” paparnya.
Yang pasti, kata Fauzan, ke depannya akan ada pembinaan lanjutan baik dari koperasi maupun perdagangan. Bisa juga dengan pembentukan kelompok usaha bersama (Puber).
Bahkan, mulai dari tahun ini, diakui Fauzan, dirinya mewajibkan semua OPD untuk memenuhi kebutuhan perkantoran mereka, terutama konsumsi, itu harus melalui dinas koperasi. Bahkan, Pemda pun memberlakukan sanksi bagi OPD yang memesan kebutuhan kantornya dari luar, terlebih jika produk tersebut sudah mampu diproduksi oleh masyarakat Lobar sendiri.
“Dan koperasi itu harus mengambil hasil produksi dari usaha masyarakat yang ada di Lombok Barat” tandas Fauzan.
“Saya kira ini kesempatan juga bagi masyarakat yang keluar dari PKH untuk berinovasi menghasilkan produk yang bisa diakomodir” harapnya.
Kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Martajaya menyebut, kurang lebih 1.900 orang yang digraduasi baru berasal dari empat kecamatan. Yaitu Kecamatan Lembar, Gerung, Narmada dan Sekotong. Kemudian, enam kecamatan sisanya akan menyusul.
Masyarakat yang mundur secara mandiri ini diakui Martajaya, bahwa perekonomiannya rata-rata sudah bisa dikatakan stabil. Sehingga jatah mereka akan diberikan kepada masyarakat yang jauh lebih membutuhkan.
“Kita sekarang juga mencarikan program, kami akan koordinasikan sama koperasi dan Perindag, jadi nanti mereka akan kita arahkan masuk ke program-program itu” tandasnya.
Jumasnah, salah satu peserta yang mundur mandiri setelah dirinya menjadi peserta PKH sejak 2010 lalu. Mengaku bahwa ia mundur lantaran merasa sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
Di mana, selama 10 tahun itu ia membuka usaha dengan berjualan lontong setiap pagi.
“Sampai saat ini kami jadi ada peningkatan ekonomi keluarga, itu dari hasil berjualan lontong” tuturnya.
Bahkan dari hasil tersebut, dirinya bisa membiayai pendidikan ketiga anaknya. Masing-masing ada yang SD, SMP, dan SMK.
“Saya berharap setelah keluar dari KPM PKH pemerintah bisa memberi bantuan stimulus untuk menambah modal usaha saya” harapnya.
