Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lombok Barat pun mengaku sudah memberi atensi terkait proyek pembangunan Pasar Gunungsari. Lantaran dalam program revitalisasi pasar tersebut, sempat mengalami keterbatasan anggaran dalam prosesnya. Dan meminta Pemda segera memberi atensi atas keluhan warga mengenai pasar tersebut.
“Dalam hal ini kan memang terkait untuk pembangunan fisik, itu difokuskan untuk pembangunan lapak dulu” kata anggota DPRD Lobar Dapil IV (Gunungsari-Batulayar), Tarmizi, saat ditemui di gedung DPRD Lobar, Jum’at (22/01/2021).
Ia pun menyebut, pada tahun ini kabarnya Pemda sudah mengalokasikan anggaran untuk penataan bangunan Pasar Gunugsari 3 yang dananya bersumber dari DAK Pusat.
“Kami berharap, agar segala macam bentuk keluhan di masyarakat ini bisa dituntaskan di 2021” ujarnya.
Walaupun kerangka teknisnya bukan di dewan, kata dia, yang pasti dewan akan tetap melakukan pengawalan. Sehingga pihak dewan pun mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar bila memang dalam pembangunan pasar tersebut diduga adanya mark up volume pekerjaan.
“Katanya proyek pasar Gunungsari 2 yang pengerjaannya 2018, itu katanya ada temuan. Kemudian Pemda bersama BPK melakukan proses tindak lanjut” bebernya.
Kemudian pada saat itu, rekomendasi-rekomendasi yang dari BPK pun telah dilaksanakan. Sehingga ia pun mengaku kurang mengetahui terkait persoalan proyek Pasar Gunungsari yang kini kembali diselidiki kepolisian.
“Dan itu ranah APH untuk merespon laporan dari masyarakat dan masyarakat yang melakukan pelaporan itu ya, ndak bisa kita bilang subjektif ataupun apa” ungkapnya.
Sehingga ia mengaku bahwa DPRD pun sangat mendukung APH dalam hal ini kepolisan untuk melakukan pengusutan apabila memang ada indikasi-indikasi yang mengarah pada kerugian negara.
