Mataram (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung rencana pembukaan kembali rumah sakit (RS) darurat sebagai tempat isolasi mandiri terpusat bagi pasien COVID-19, agar perkembangan mereka dapat dipantau secara maksimal.
“Pembukaan RS darurat COVID-19, bisa menjadi alternatif menangani lonjakan kasus positif baru COVID-19 yang terjadi saat ini,” kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, SH di Mataram, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan Direktur RSUD Kota Mataram dr H Lalu Herman Mahaputra yang akan mengusulkan pembukaan kembali RS darurat COVID-19, dengan melihat kondisi perkembangan COVID-19 yang kian menunjukkan peningkatan signifikan.
Berdasarkan data terakhir, Selasa (26/1-2021) pukul 12.00 Wita, tercatat secara kumulatif pasien COVID-19 sebanyak 1.701 orang, 243 orang masih dalam perawatan, pasien yang dinyatakan sembuh 1.355 orang dan 103 meninggal dunia.
Menurut politisi dari Partai Golkar ini, Mataram memiliki banyak alternatif yang dapat dijadikan tempat isolasi terpusat atau RS darurat COVID-19 tidak mesti di Wisma Nusantara lagi karena banyak hotel yang bisa digunakan.
“Dengan demikian, diharapkan ke depan Gugus COVID-19 bisa lebih fokus dan maksimal dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di kota ini,” katanya.
Salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan kalangan DPRD, katanya, bisa dalam bentuk penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT), bahkan saat dalam kondisi tertentu, perlu dilakukan penyesuaian anggaran bisa melalui mekanisme perubahan APBD 2021.
“Prinsipnya, kalau untuk kebutuhan masyarakat kita dukung penuh. Apalagi ini untuk menjamin kesehatan dan keselamatan rakyat sehingga perlu dukung dan perhatian khusus,” katanya.
Lebih jauh Didi mengatakan, selain menyiapkan RS darurat, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah terus memberikan semangat kepada masyarakat agar tidak bosan atau patah semangat dalam menjalan protokol kesehatan COVID-19.
“Kita tidak lagi pada opsi larangan karena masyarakat sudah jenuh. Yang perlu kita lakukan adalah pembatasan, seperti pembatasan ekonomi dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.(Ant)
