Lombok Barat (Inside Lombok) – Banjir yang melanda sekitar 36 dusun di delapan desa di Sekotong ini terjadi karena pendangkalan dan minimnya daerah resapan. Sehingga ini perlu menjadi kajian bersama berbagai pihak terkait untuk memikirkan solusi jangka panjang.
Kalak BPBD Lobar, Mahnan menyebut bahwa identifikasi awal dari BPBD sendiri mengenai banjir tersebut, diakuinya karena intensitas hujan yang tinggi dan banyak sungai yang mulai dangkal. Sehingga tidak bisa menampung debit air tersebut. Terlebih lagi semakin minimnya daerah resapan di kawasan itu.
“Karena daerah resapan itu sudah tidak ada. Seharunya kan air yang mengalir dari gunung itu tidak langsung ke sungai kalau masih ada daerah resapan air” ketusnya, usai meninjau lokasi banjir, Minggu (31/01/2021).
Sehingga sangat perlu dilakukan kajian lanjutan bersama OPD dan pihak terkait lainnya. Namun terkait restorasi, di akuinya itu akan tetap berlanjut. Karena itu menyangkut pembangunan drainase dan normalisasi saluran akan tetap dilakukan.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Lobar Dapil Sekotong-Lembar, Abu Bakar. Dia menyampaikan, perlunya aksi cepat tanggap juga dilakukan pada titik rawan, dengan segera mengevakuasi warga yg terdampak langsung.
“Untuk Jangka menengah ini perlu perencanaan yang matang tentang tata kelola terkait alternatif skenario pengelolaan air di sektor hulu dan hilir dengan merevitalisasi fungsi bendungan dan embung yang ada” paparnya.
Sedangkan jangka panjang, dirinya menegaskan untuk perlu dilakukan reboisasi hutan dan wilayah penyangga. Dan hal ini diakuinya memerlukan adanya regulasi yang kuat serta pengawasan yang ketat terhadap potensi meningkatnya aktivitas ilegal logging dan ilegal mining di kawasan tersebut.
Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Dapil Sekotong-Lembar lainnya, L. Ivan Indaryadi. Dirinya mendesak Pemda baik Kabupaten maupun provinsi untuk lebih serius menangani penyebab banjir yang terjadi saat ini. Bahkan, banjir kali ini dinilai menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lantaran tidak hanya melanda satu atau dua kawasan, namun hampir 90 persen kecamatan Sekotong.
“Ini paling parah, oleh karena itu tidak ada kata lain Selain Pemda harus serius menangani ini” tegasnya.
Setelah turun langsung meninjau lokasi banjir, pihaknya menemukan beberapa faktor penyebabnya. Mulai dari saluran irigasi yang buruk, semakin dangkalnya sungai dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi di daerah Buwun Mas semakin menurun.
“Saya langsung terjun ke lokasi banjir, warga berharap sungai dinormalisasi, jembatan di jalan provinsi yang di Buwun Mas segera ditangani, karena itu juga yang menjadi pemicu” ketus politisi partai Golkar ini.
Ia berencana akan menghadap Gubernur NTB untuk membahas penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi. Begitupun terkait persoalan lahan kritis, ia mengimbau masyarakat supaya bersama-sama menjaga hutan yang masih tersisa.
Camat Sekotong, Lalu Pardita Utama, mengaku sudah pernah bersurat ke provinsi mengenai program reboisasi di kawasan tersebut. Namun hingga saat ini, diakuinya itu belum ada tindak lanjut.
“Kita sudah dulu bersurat, tapi itu belum ada tindak lanjut. Tapi mudah-mudahan sih tahun ini bisa” harapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/01/2021).
Ia pun tidak menepis masih adanya kemungkinan masyarakat yang masih melakukan penebangan pohon secara liar, di kawasan tersebut. Sehingga dirinya berharap, dengan adanya kejadian yang berdampak langsung kepada masyarakat ini, dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hutan yang masih tersisa.
