Mataram (Inside Lombok) – Ketua Umum Sahabat Pariwisata Nusantara (SAPANA), Furqon Ermansyah mempertanyakan sejauh mana program unggulan “zero waste” atau bebas sampah yang dicetuskan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena terkesan di lapangan tidak berjalan.
“Sampah bertebaran di mana-mana. Saya pertanyakan sejauh mana program “zero waste” yang dari dulu digaungkan di mana-mana. Kok sampah masih banyak,” ujarnya di Mataram, Selasa.
Ia mengakui, di banyak lokasi di Lombok justru kini dipenuhi sampah. Bahkan, di musim hujan saat ini sampah bertebaran hingga ke badan jalan dan jembatan. Padahal, Lombok menjadi daerah wisata dan masuk dalam destinasi wisata prioritas, sehingga sangat kontras dengan kondisi sampah yang terkesan diabaikan.
“Ini daerah pariwisata tapi masalah sampah belum bisa diatasi. Bagaimana kita bisa promosi daerah kita dengan kondisi sampah masih menghantui,” ucapnya.
Furqon yang akrab disapa Rudi Lombok ini, mengatakan SAPANA telah berupaya mempromosikan wisata NTB jelang MotoGP. Namun, masalah sampah menjadi hambatan baginya mempromosikan Lombok.
Ia kemudian, menceritakan beberapa wisatawan banyak mengeluh kondisi sampah padanya.
“Beberapa wisatawan mengeluh masalah sampah ke saya. Itu sangat mengganggu. Ayo dong, kita jadikan daerah kita contoh bagaimana mengelola sampah dengan baik,” katanya.
Dia lagi-lagi berharap agar pemerintah daerah baik provindi, kabupaten dan kota dapat dengan serius menjalankan program “zero waste”.
“Dulu kan program itu dibicarakan di mana-mana, sampai banyak media nasional memberitakan. Tapi praktiknya sekarang sampai di mana?” katanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB Akhdiansyah menilai program “zero waste” atau bebas sampah yang digaungkan Pemerintah Provinsi NTB hanya hebat di atas kertas sementara prakteknya di lapangan dinilai belum optimal dan tidak pernah menyentuh masyarakat.
Akhdiansyah melihat banyak program “zero waste” yang sejatinya diperuntukkan kepada masyarakat, melalui pembentukan kelompok bank sampah ternyata tidak sesuai karena dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kami banyak menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang mempertanyakan program ini, karena merasa tidak pernah diakomodir. Padahal, mereka sudah mengajukan usulan, tapi tidak pernah mendapat respon, meski programnya banyak,” katanya.
Selain itu, Guru Toi sapaan akrab Akhdiansyah, kemudian menyinggung soal koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terlihat tidak berjalan maksimal sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri.
“Provinsi itu sifatnya koordinasi, kabupaten kota tinggal kerja. Tapi rupanya itu tidak berjalan, terbukti di beberapa tempat sampah masih ditemukan berserakan. Buktinya Gubernur sampai turun melihat sampah di wilayah Kota Mataram, sehingga wajar kita pesimis program ini akan berhasil,” katanya.
Terkait hal itu, kata Akhdiansyah, pihaknya berharap program “zero waste” dapat di evaluasi oleh Pemprov NTB, sehingga kedepan program yang telah digaungkan gubernur dan wakil gubernur tersebut bisa berjalan maksimal.
“Kenapa kita sampaiakan sikap seperti itu, supaya program ini berhasil dan sukses,” katanya. (Ant)
