Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lobar pertegas akan segera panggil Dispar dan PUPR untuk mengklarifikasi terkait ambrolnya dua titik penataan kawasan wisata Senggigi dalam waktu yang berdekatan pada satu pekan ini.
“Kami juga mau bertanya apakah dalam proyek itu memang sudah mendapatkan izin dari balai jalan atau bagaimana” kata Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidyah, saat dikonfirmasi usai blusukan membagikan masker di Pasar Lembar, Senin (08/02/2021).
Kemudian, pihaknya juga mempertanyakan bagaimana perencanaannya sebelum proyek itu dieksekusi. Apakah longsor itu murni terjadi karena tingginya curah hujan di kawasan tersebut, sehingga penjelasan mengenai hal itu harus dipaparkan dengan lengkap.
“Bagaimana kemudian kajian teknisnya itu yang perlu kita pertanyakan pada dinas PUPR juga. Karena dari awal perencanaan itu memang dilaksanakan oleh PUPR dan Dispar” tegasnya.
Pihak legislatif pun, kata dia, mendukung bila memang kepolisian akan melakukan penyelidikan terkait proyek penataan Senggigi.
“Silakan saja APH (aparat penegak hukum) menindaklanjuti, jika memang ditemukan ada unsur pidana dalam proyek pembangunan itu, sehingga menyebabkan terjadinya longsor” bebernya.
Ia pun mendorong inspektorat untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap proyek-proyek Pemda yang baru di PHO.
“Tapi saya tidak yakin kalau dia (inspektorat) sudah memeriksa tentang Senggigi View ini. Apalagi banyak proyek tahun 2020 itu selesainya di akhir (mepet batas kontrak)” ketus politisi perempuan dari Gerindra ini.
Termasuk adanya indikasi mengenai langkah percepatan progres proyek yang dilakukan kontraktor, tanpa mengutamakan kualitas.
“Setiap indikasi itu kan pasti ada, tapi itu kan nanti akan jadi ranahnya APH” tandasnya.
