Mataram, 03/3 (Inside Lombok) – Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, untuk melakukan perubahan strategi penanganan sampah terutama tumpukan sampah yang berserakan dan terlihat di tengah kota.
“Tumpukan sampah tercecer di jalan-jalan utama kota ini, harus menjadi prioritas untuk ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar,” kata Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Mataram, Rabu.
Wakil wali kota mengatakan hal tersebut di sela program kunjungan kerja hari ketiga pascadilantik pada 26 Februari 2021, ke Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ke Camat Sandubaya, untuk bersilaturahmi sekaligus mendengar berbagai program dari masing-masing dinas.
Dikatakan, salah satu visi misi yang disampaikan kepada masyarakat saat dirinya maju dalam Pilkada 2020 bersama Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana adalah terkait masalah penanganan sampah, agar masyarakat dan tamu luar kota bisa tetap merasa “Harum” (harmonis, ramah, aman dan nyaman) selama berada di Mataram.
“Kebersihan kota merupakan bagian untuk menciptakan rasa nyaman. Kalau orang sudah nyaman, Insya Allah mereka betah berada di Mataram,” ujarnya.
Di sisi lain, Mujiburrahman mengakui, alokasi anggaran yang tersedia di DLH saat ini relatif masih kurang dari kebutuhan. Akan tetapi, pihaknya, meminta agar DLH tetap semangat bekerja dengan mengoptimalkan anggaran dan armada yang ada.
“Kami berjanji akan menambah anggaran operasional. Tapi sekarang optimalkan SDM yang ada untuk membuat Mataram menjadi bersih dalam waktu dua minggu ke depan,” katanya.
Selain itu, tambah wakil wali kota, pemerintah kota juga akan melakukan program edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana mengolah sampah rumah tangga, untuk menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Dinas LH Kota Mataram M Nazaruddin Fikri yang dikonfirmasi mengatakan, munculnya sampah berserakan dan tercecer di jalan-jalan utama di kota dipicu karena munculnya tempat penampungan sementara (TPS) ilegal.
Sebenarnya, katanya, penanganan TPS ilegal ini menjadi tanggung jawab aparat kecamatan dan kelurahan.
“Kita akan bekerja maksimal dan berupaya agar target yang ditetapkan pak wakil yakni dua minggu harus tuntas,” katanya.
Menyinggung tentang jumlah TPS resmi di Kota Mataram, menurut Fikri jumlahnya sekitar 20-an titik tersebar di enam kecamatan. Sedangkan untuk tonase sampah per hari rata-rata 250-300 ton per hari.
“Tonase paling rendah sehari sekitar 161 ton, dan paling tinggi 330 ton per hari,” katanya menambahkan. (Ant)
