Lombok Barat (Inside Lombok) – Desa Sesela dan Sandik, Kecamatan Gunungsari menjadi pilot project nasional untuk program desa tanggap TBC. sebagai keseriusan pemerintah desa bersama Pemda anggota DPRD setempat dengan menggandeng Stop TB Partnership Indonesia (STPI) untuk merekrut dan memberi pemahaman bagi kader-kader yang akan membantu dan mendampingi masyarakat yang terjangkit TBC.
Bahkan, Pemdes dan DPRD Dapil kawasan itu mendorong Pemda segera membuat Perda terkait penanganan TBC di Lombok Barat yang dinilai masih kurang mendapatkan perhatian. Sementara, estimasinya angka kasus TB di kecamatan ini dinilai cukup tinggi, namun yang terdeteksi masih rendah. Sehingga angka yang belum terdeteksi itu dikhawatirkan justru menyebabkan semakin parahnya penularan.
Tidak hanya itu, warga dengan penyakit bawaan termasuk TBC karena yang diserang paru-paru, ini dikhawatirkan dapat memperparah kondisi mereka dan termasuk kaum rentan terpapar covid-19 karena memiliki penyakit bawaan.
“Apalagi ketika ada warga kita (desa Sesela) yang teridentifikasi itu datanya baru kita temukan 13 orang. Artinya kalau yang 13 orang ini terserang covid, itu sangat rentan mereka” ketus Kades Sesela, Abu Bakar, saat ditemui di kantornya, Jum’at (26/03/2021).
Sehingga pihaknya berharap supaya anggaran untuk pengentasan penyakit tersebut juga bisa menjadi perhatian Pemda. Lantaran ini juga berkaitan dengan upaya untuk mengurangi risiko penularan covid-19 karena rentannya warga yang komorbid akibat TBC.
“Karena covid ini kan cepat menjangkiti orang yang punya komorbid, salah satunya TBC ini, makanya ini harus menjadi atensi serius” tegasnya.
Sehingga ia berharap ada Perda yang spesifik menyoal hal tersebut. Supaya dapat menjadi payung hukum bilang pihak desa, kata Abu Bakar, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendampingi masyarakatnya yang terjangkit bisa berobat hingga tuntas.
Di mana untuk tiga tahun terakhir, capaian penemuan kasus baru (Case Detection Rate) atau yang disingkat dengan CDR mengenai kasus TBC di Lobar diakui oleh Kabid Yankes Lobar, H. Zulkifli, angkanya sangat rendah. Untuk tahun 2018 CDR yang terdeteksi 42,84 persen. Kemudian tahun 2019 yang terdeteksi 43,63 persen, lalu tahun 2020 kemarin menurun menjadi 30, 36 persen.
Padahal, dalam pengentasan TBC, yang menjadi indikator keberhasilan adalah capaian penemuan kasus baru. Sehingga upaya pencegahan penularan dan eliminasi dapat dilakukan segera.
“Semakin banyak penemuan kasus baru, jadi akan lebih maksimal penanganannya” jelas dia.
“Capaian penemuan kasus baru TBC di Lobar ini sebenarnya masih jauh dari target nasional. Karen secara nasional, daerah ditargetkan bisa menemukan sekitar 70 persen kasus baru” terang Zulkifli.
Hal itu pun diakuinya lantaran saat ini, Faskes di Lobar masih kekurangan alat deteksi TBC atau disebut alat Tes Cepat Molekuler (TCM) Di mana saat ini, kata dia, Lobar baru memiliki tiga alat tersebut yang tersebar di Puskesmas Gunungsari, Sekotong dan RSUD Tripat.
“Tahun ini baru dimasukkan anggaran untuk pengadaan alat itu yang akan digunakan di Puskesmas Narmada” bebernya.
Berbanding terbalik dengan penemuan kasus baru, keberhasilan penanganan TBC di Lobar justru diungkapkan Zulkifli bahkan mencapai 90 persen. Dan itu sudah mampu melampaui target nasional.
DPRD Lobar Dapil Gunungsari-Batulayar, Faedullah pun memberi atensi agar penanganan TBC di Lombok Barat ini dapat dukung dengan dibentuknya Perda. Supaya penanganannya bisa lebih optimal lagi dilakukan oleh Pemda. Karena selama ini, ia menilai penanganan kasus TBC di Lombok Barat masih kurang mendapatkan perhatian.
“Nanti kita akan dorong dari sisi Perda, supaya pemerintah bisa membentuk Perda inisiatif untuk penanganan TBC ini” ujarnya.
“Supaya ada payung hukumnya untuk mengalokasikan anggaran juga untuk penanganan TBC ini” imbuh Faedullah.
Rusditah, asisten Setda II Pemda Lobar pun setuju dengan apa yang diusulkan oleh anggota legislatif dari kawasan itu.
“Mudah-mudahan inisiatif dari DPRD ini bisa kita dorong dan segera realisasikan Perdanya” pungkasnya.
