Mataram (Inside Lombok) – Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) terkait konsep wisata berbasis layanan kesehatan antara Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah, dengan beberapa rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta pada 20 Februari 2019 lalu masih menimbulkan pertanyaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Salah satunya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, menyayangkan kebijakan yang diambil Gubernur NTB terkait sektor pariwisata. Ruslan menyebutkan bahwa sebelumnya pada masa pemerintahan Muhammad Zainul Majdi sebagai Gubernur, NTB telah mengembangkan konsep wisata berbasis halal tourism yang mendapat penghargaan dan pengakuan baik dari pemerintah maupun pihak luar negeri.
“Tentunya ini yang perlu kita optimalkan (halal tourism, red.). Jangan lagi kita mempromosikan atau membuat pariwisata yang namanya medical tourism,” ujar Ruslan ketika dimintai keterangan, Senin (25/02/2019).
Selain itu, Ruslan juga menganggap disusunnya konsep Medical Tourism sebagai bentuk wisata baru di NTB adalah pembenaran semata untuk kebijakan Gubernur NTB mengangkat mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manambai Sumbawa, dr. Syamsul Hidayat, sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) NTB beberapa waktu lalu.
“Itu kan sebuah pembenaran saja. Ketika dia (Gubernur NTB, red.) melakukan mutasi sering kita sampaikan, kenapa dia mutasi Sekretaris Dispar itu dokter? Sebagai alasan pembenaran dikatakan karena akan membuat konsep Medical Tourism,” ujar Ruslan.
Hal paling mengganggu dalam kebijakan tersebut menurut Ruslan adalah Sekretaris Dispar NTB yang diketahui mengundurkan diri dari jabatannya kemudian diangkat menjadi Direktur RSUD Lombok Utara.
“Wisata Halal juga disaingkan dengan Medical Tourism. Sekarang orangnya malah mundur, bagaimana?” ujar Ruslan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, menerangkan bahwa sudah ada empat (4) rumah sakit yang siap mendukung konsep wisata Medical Tourism. Diantaranya adalah RSUD Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, RS Harapan Keluarga, dan RS Graha Mataram. Keempat rumah sakit tersebut akan dijadikan objek wisata bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berobat sembari berlibur.
“Maksud utama program ini adalah memberikan jaminan layanan medis yang lebih baik dan lebih cepat kepada para wisatawan. Dimana konsepnya yang pertama berobat sambil berwisata. Yang kedua nanti ada orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia atau punya penyakit tertentu bisa sambil berwisata. Intinya Medical Tourism dua itu,” ujar Rosiady, Senin (25/02/2019).
Lebih lanjut, Rosiady menerangkan bahwa kebijakan Gubernur NTB menjadikan Syamsul sebagai Sekretaris Dispar NTB adalah untuk memperkuat konsep wisata yang akan dikembangkan di NTB tersebut. Terkait kemudian Syamsul memutuskan untuk mengundurkan diri, menurut Rosiady adalah sempurna sebagai hak dari Syamsul.
“Belakangan rupanya beliau (Syamsul Hidayat, red.) diminta oleh Bupati KLU untuk menjadi Direktur Rumah Sakit. Yang penting Pak Dokter sudah berkontribusi soal konteks Medical Tourism itu seperti apa. Itu kan hak masing-masing, untuk menerima tawaran dari pihak lain. Sepanjang tentu dari persetujuan pengambil keputusan,” ujar Rosiady.
Menurut Rosiady, Pemerintah Provinsi NTB tetap optimistis dengan konsep wisata yang akan diusungnya tersebut. Medical Tourism sendiri disebut memiliki desain khusus yang sampai saat ini terus ditindaklanjuti perkembangannya oleh Pemprov NTB.
“Misalnya ada rumah sakit kita didesain supaya menarik bagi mereka yang dari luar negeri khususnya, ingin berobat ke sini, ada fasilitasnya, ada kenyamannya, ada kelebihannya. Semua dilaksanakan secara profesional dan fungsional,” pungkas Rosiady.
