Lombok Barat (Inside Lombok) – Wakil Ketua (Waka) DPRD Lombok Barat, Hj. Nurul Adha dengan tegas meminta supaya Dinas Dikbud (Pendidikan dan Kebudayaan) Lobar bisa proaktif jemput bola untuk melakukan verifikasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah yang ada di Lobar.
“Saya justru mendorong kalau sekolah yang akan PTM ini di tambah. Karena ini sudah sangat terlalu lama, sudah satu tahun lebih” ujar Adha, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/04/2021).
Ia menyebut Dikbud harus memiliki inovasi yang progresif untuk jemput bola. Ditegaskan Adha, dalam hal ini dinas harus rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Bila ada sekolah yang memang sudah siap, maka izinnya bisa segera diberikan.
“Dari dulu saya usulin supaya Dikbud turun ngecek sekolah yang benar-benar siap, jangan tunggu sekolah itu minta izin atau mengusulkan” tegasnya.
Seperti evaluasi rutin yang dilakukan oleh tim satgas covid-19 yang tetap memantau Prokes di 11 sekolah yang sudah mengantongi izin. Karena, lanjut dia, bila di 11 sekolah itu ditemukan adanya penerapan Prokes yang kendor, itu akan langsung diberikan teguran.
“Ini sudah bagus, tinggal memperbanyak lagi tahapan-tahapan itu. Apalagi kalau sinergi antar Dikbud, Dikes dan Pol PP lebih dipererat lagi seperti sebelumnya, itu akan lebih bagus,” bebernya.
Seharusnya dalam hal ini, kata dia, Dikbud mempersilakan semua sekolah untuk melakukan persiapkan PTM, salah satunya melakukan simulasi secara bertahap. Sembari sekolah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin PTM. Hal itu supaya para siswa bisa terbiasa dengan penerapan Prokes sebelum akhirnya benar-benar harus PTM untuk seterusnya.
“Ini kan perlu latihan, namanya anak-anak, Apalagi anak SD” imbuhnya.
Selain berpengaruh terhadap psikis anak, belajar daring (dalam jaringan) yang terlalu panjang dan sudah satu tahun lebih ini dinilai Adha, turut berpengaruh juga terhadap para orang tua. Mereka harus menjadi guru seutuhnya bagi anak mereka di rumah. Sementara, tidak semua orang bisa mengajarkan anaknya dan tidak semua orang tua paham teknologi.
“Masyarakat Lobar kan tidak bisa kita katakan semua terpelajar, kalau itu ibu tani, pedagang di pasar yang tidak terbiasa mendampingi anaknya kan pasti kerepotan” ketus Adha.
Sehingga percepatan PTM ini perlu disegarakan dengan persiapan yang matang.
“Ini intinya di komunikasi, tetap sih izin itu harus melalui persetujuan Pak Bupati. Tapi kalau Dikbud proaktif kan InsyaAllah pak Bupati segera menyetujuinya” tandas dia.
Walaupun nantinya ketika sudah diperbolehkan untuk PTM, tetapi tidak bisa setiap hari. Setidaknya, kata Adha, itu sudah bisa mengobati rasa rindu para siswa dengan lingkungan sekolahnya.
