Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan pedagang pasar Pancor yang tergusur tempat usahanya akibat adanya program pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) oleh Pemkab Lotim. Kini para pedagang meminta Pemkab Lotim rugi hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) mereka.
“Pertokoan di pasar Pancor itu dibangun oleh masyarakat sekitar tahun 1990 lalu, dan itu pun Pemda memberikan secara sukarela untuk pembangunan toko,” jelas Tahir Royaldi salah satu pedagang pasar Pancor, saat hearing di Kantor DPRD Lotim, Jumat (21/05/2021).
Para pedagang tidak meminta ganti rugi yang terlalu banyak. Pedagang hanya meminta diberikan ganti rugi atau tali asih sebagi bentuk perhatian Pemda Lotim kepada masyarakat khususnya para pedagang yang tergusur tempat usahanya. Serta saat ini tidak ada tempat relokasi yang disediakan pemda kepada para pedagang.
“Kita minta ganti rugi sebesar Rp100 juta per toko, itu masih sedikit jumlahnya dibanding dengan biaya pembangunan ruko. Dan juga jumlah ruko sebanyak 48. Dewan juga sudah ada lampu hijau terkait ganti rugi,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Hj Baiq Miftahul Wasli menjelaskan bahwa pertokoan Pancor tersebut sudah kembali menjadi aset daerah pada 2013 lalu, dan juga tidak ada kewajiban untuk ganti rugi.
” Kita dengarkan apa yang menjadi keinginan para pedagang, kita juga tidak ingin menelantarkan masyarakat,” katanya.
Pemda Lotim hanya bersedia ganti rugi kepada pedagang yang masih mempunyai masa HGB sampai tahun 2023. Sementara jumlah ruko yang habis masa HGB sudah tidak diperpanjang sejak 2013 lalu.
“Salah satu pemilik ruko sudah mengambil kompensasinya di pusat pertokoan PTC Pancor berupa tanpa sewa sesuai dengan masa HGB. Sedangkan pemilik ruko yang masih masa HGB-nya akan diberikan ganti rugi sesuai massa HGB yang tersisa,” tutupnya.
