Lombok Timur (Inside Lombok) – Program unggulan Pemda Lombok Timur (Lotim) dalam memberantas rentenir yaitu l Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit tanpa Bunga (Lotim Berkembang) dan program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas).
Program Lotim Berkembang tersebut digulirkan sejak September 2020 lalu, dan sudah mampu menjangkau 2.889 orang dengan serapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai sekitar Rp43 milyar. Program itu berupa dukungan terharap peternak. Sementara untuk program Mawar Emas sudah menyasar 680 jamaah masjid di Lotim.
Wakil Bupati Lotim, H Rumaksi mengatakan dengan program Lotim Berkembang tersebut dapat mendukung pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program tersebut menyasar peternak yang tergabung dalam kelompok ternak.
“Nantinya itu akan kita kembangkan pula untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pagu dana Rp1 milyar,” ucap Rumaksi pada acara Roadshow Multifinance Syariah Batch, Rabu (04/08/2021).
Dalam program Lotim Berkembang tersebut, Pemda Lotim memberikan subsidi bunga dan asuransi. Peternak juga menjadi lebih bertanggung jawab jika dibandingkan dengan bantuan dengan model hibah. Kerugian di pihak peternak pun dapat ditekan dengan adanya asuransi.
Memberantas rentenir tidak hanya dilakukan melalui Lotim Berkembang melainkan juga melalui program Mawar Emas yang dimotori oleh Masyarakat Ekonomi Syariah.
Sekretaris Daerah Lotim, M Juaini Taufik menjelaskan, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan pelatihan bagi takmir masjid yang akan menjalankan Mawar Emas. Jumlah takmir masjid yang telah mengikuti pelatihan yakni sebanyak 280 yang mewakili 140 masjid yang ada di Lombok Timur.
“Sedikitnya 680 jamaah masjid telah difasilitasi melalui Mawar Emas. Ditarget tahun 2020 ini jumlah jamaah yang difasilitasi meningkat hingga 5000 orang,” jelasnya.
Pemda Lotim mengalokasikan dana Rp600 juta dalam program Mawar Emas. Dengan jumlah tersebut jamaah mendapatkan fasilitas dana sekitar Rp1-2 juta.
Dengan kedua upaya ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan yang lebih aman dan tidak merugikan.
