Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti program Ijo Nol Dedoro Pemda Lobar yang dinilai masih belum berjalan maksimal. Bahkan, program ini dinilai masih kurang menyentuh masyarakat.
Pemda juga belum memiliki anggaran yang mendukung untuk menjalankan program tersebut. Hal itu dilihat dari armada pengangkut sampah yang masih sangat terbatas. Karena belum mampu mengimbangi jumlah sampah harian masyarakat yang mencapai 800 ton per hari.
“Alangkah lebih baiknya program itu didukung berbagai kebijakan. Salah satunya anggaran,” kata Lalu Irwan, salah seorang anggota DPRD Lobar belum lama ini.
Anggaran untuk pengadaan armada pengangkut sampah ini bahkan dibantu melalui program Pokir dewan.
“Tapi di lapangan armada itu tidak sesuai fungsinya, malah dipakai untuk angkut batu bata, bahkan rumput,” kritiknya.
Masyarakat Lobar juga belum memiliki kemampuan di dalam pengelolaan sampah, seperti yang dihajatakan dalam program tersebut.
Padahal, program tersebut harusnya dimulai dari bawah dengan mengubah pola pikir masyarakat mengenai penanganan sampah. Baru kemudian didukung dengan infrastruktur.
Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku mencetuskan program Ijo Nol Dedoro itu untuk membuat Lobar bisa lebih asri dan bebas dari sampah dengan melibatkan masyarakat Lobar dalam pelaksanaannya. Namun, program diakuinya tidak dikontrol lagi semenjak pandemi COVID-19 melanda.
“Dari 800 ton sampah itu, yang bisa tertangani sekitar 200 ton atau seperempatnya,” ujar Fauzan.
Karenanya, hal lain yang menjadi andalah di dalam mengatasi persoalan sampah ini yakni program tabungan siswa dan siswi yang berbasis sampah.
Namun saat ini sekolah yang baru tercover program itu baru sekitar 49 sekolah, dengan jumlah siswa sekitar 19.046 orang. Sehingga Pemda berupaya untuk bisa menyasar sekolah lainnya.
“Karena sekolah di Lobar ini kan sekitar 400 lebih. Dan selain itu kita akan upayakan juga untuk bisa menjangkau pondok pesantren,” tandasnya.
