Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan emak-emak yang terdaftar dalama Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Masbagik Utara dan Desa Danger, Kecamatan Masbagik Lombok Timur (Lotim) melakukan aksi demo di Kantor Cabang BRI Selong, Kamis (30/09/2021).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes lantaran beberapa bulan lamanya rekening para KPM tidak pernah terisi atau kosong. Diduga sudah delapan bulan lamanya para KPM tersebut tidak menerima penyaluran bansos melalui rekening.
“KPM yang ikut aksi ini merupakan KPM tidak pernah menerima haknya selama delapan bulan, bahkan ada juga yang hampir satu tahun,” jelas Kepala Desa Masbagik Utara Baru yang juga merupakan Koordinator Umum Aksi, Khairul Ikhsan di sela-sela aksi demo.
Bahkan terdapat beberapa KPM yang tidak menerima bantuan hampir satu tahun lamanya.
Sebelumnya para KPM pernah melakukan hearing terkait kekosongan saldo rekening tersebut. Akan tetapi tidak menemukan titik terang. KPM hanya diberikan rekening tanpa menjelaskan kapan bansos akan cair dan berapa besaran bantuan yang didapatkan.
“Kan KPM merasa dipermainkan kalau seperti itu,” katanya.
Disebutkan, terdapat 200 KPM dari dua desa tersebut yang ditemukan kekosongan pada rekeningnya setelah beberapa kali melakukan pengecekan. Jumlah tersebut baru ditemui di dua desa, dan kemungkinan banyak lagi di desa lain yang seperti itu.
Berdasarkan surat dari Pinca BRI Selong, dingkapkan Khairul bahwa para KPM diberikan pilihan alternatif untuk melakukan pengecekan rekening. Yakni dilakukan pengecekan secara mandiri oleh para KPM ke Unit BRI atau pengecekan secara kolektif dan print out rekening koran KPM yang diwakili oleh Kepala Desa.
“Tapi setelah kita ke unit BRI, pihak di sana berdalih bahwa hal itu tidak bisa dengan beralasan bahwa itu merupakan data kerahasiaan. Untuk itu kita bawa para KPM ke sini,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit BRI Masbagik, M Ali Aspari menyampaikan, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pinca BRI Selong bahwasanya para KPM diminta untuk datang secara mandiri, atau pun secara kolektif yang dikuasakan kepada Kepala Desa. Di mana satu orang harus dikuasakan oleh satu orang saja, tidak boleh lebih.
“Satu orang tanda tangan surat kuasa untuk satu orang KPM. Sudah kita jelaskan tapi mungkin penangkapan dari pak Kades berbeda,” ungkapnya.
Terkait dengan kekosongan rekening para KPM tersebut ia mengaku tidak mengetahuinya, ia berdalih pihaknya hanya menyediakan dan menyalurkan kartu rekening. Sementara masalah saldo rekening tidak diketahui.
