Lombok Barat (Inside Lombok) –Kades Buwun Sejati, Muhidin terkejut mendapati puluhan warganya mendatangi kantor desa dengan aksi jalan kaki. Aksi warga tersebut sebagai bentuk protes atas dugaan pemotongan dana bantuan gempa 2018 yang diterima masyarakat.
Diterangkan, pihaknya baru mengetahui adanya isu pemotongan dana bantuan yang beredar di masyarakat. selama ini pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penanganan rumah terdampak gempa.
“Sudah beredar baru saya tahu soal ini,” ujarnya, Senin (4/10). Muhidin membantah adanya keterlibatan pihak desa dalam kasus pencairan dana bantuan bagi korban gempa yang diduga mengalami pemotongan oleh penyuplai tersebut.
Diterangkan, ketika kelompok masyarakat (pokmas) dan penyuplai melakukan pertemuan dirinya sempat meminta dilibatkan. “Jadi (saat) pertemuan itu memang saya ndak diundang. Kebetulan saya ketemu sama salah satu Pokmas yang mau pertemuan dengan penyuplai, dan saya minta untuk dihubungi kalau penyuplai sudah datang. Saya waktu itu langsung datang bersama Babinsa” tuturnya.
Dalam pertemuan yang dilakukannya saat itu, diterangkan Muhidin, pihaknya meminta penyuplai dan Pokmas untuk menunda pencairan dana tersebut. Lantaran semakin kencangnya isu mengenai pemotongan yang beredar di tengah masyarakat. Namun, kata dia, hal itu tidak ditaati oleh penyuplai dan tanpa sepengetahuan pihaknya dana tetap dicairkan.
“Ini yang jadi pemicu trus kita dikira terima uang. Mending kalau lewat desa dikumpulkan itu, baru saya tahu. Tetapi kalau ini saya tidak tahu memang” tegas Kades Buwun Sejati ini.
Menurutnya sistem pencairan dana bantuan bagi para korban ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Di mana pencairan tidak langsung diberikan kepada rekening Pokmas. “Saya tidak tahu kenapa pencairannya tidak langsung ke rekening Pokmas. Kalau dulu kan ke Pokmas langsung, ketua dan bendahara yang cairkan. Jadi enak kita cari penyuplai yang lebih murah” bebernya.
Pihak desa juga dikatakannya tidak bisa membantu untuk melacak keberadaan bantuan yang dicairkan tersebut. Namun berdasarkan juklak-juknisnya pencairan bantuan gempa saat ini mensyaratkan rumah korban harus sudah terbangun 100 persen agar bantuan tersebut dapat diklaim untuk pencairan.
Berdasarkan catatan pihaknya untuk Desa Buwun Sejati jumlah warga yang rumahnya rusak ringan untuk pencairan terakhir ada sekitar 193 korban. Namun, ada dua Pokmas di Dusun Batu Asak yang saat ini tugasnya disebut belum selesai.
“Yang belum selesai tinggal dua Pokmas ini, dua-duanya ini kebetulan sudah diminta untuk melapor material apa yang dibutuhkan, tapi dia tidak mau setor. Disuruh tanda tangan tidak mau. Jadi gimana penyuplai bisa ngasih” ujarnya.
Menyikapi protes warga atas dugaan pemotongan tersebut, pihaknya menjadwalkan pertemuan dengan fasilitator dan penyuplai. “Saya tidak bisa jawab maksimal. Karena ranah desa itu hanya sampai membuatkan SK Pokmas” jelas Muhidin.
Menurutnya, dalam pengerjaan di lapangan penanganan rumah terdampak gempa menjadi tanggung jawab Pokmas, fasilitator, dan penyuplai. “Nanti Rabu saya minta penyuplai dan fasilitator untuk datang. Karena beliau yang bisa jawab kaitannya pertanyaan masyarakat” tandasnya.
