Mataram (Inside Lombok) – Ribuan stok vaksin di Provinsi NTB memasuki masa kadaluarsa hingga terpaksa dibuang. Wakil Gubernur (Wagub)NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menekankan pentingnya manajemen pelayanan vaksin, khususnya distribusi stok ke daerah, agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia mengatakan, selama pelayanan vaksin beberapa kabupaten/kota di NTB sudah memiliki manajemen vaksin yang cukup baik. Manajemen tersebut sangat menentukan proses vaksinasi agar tidak kadaluarsa. Selain itu, vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah pusat bisa cepat terserap.
“Sekarang ini sudah hampir akhir tahun, dan ada disampaikan ada vaksin yang tanggal kadaluarsanya tinggal satu dua hari lagi,” katanya. Vaksin yang sudah didistribusikan ke daerah sudah terdata di pemerintah pusat termasuk jumlah vaksin yang masuk masa kadaluarsa. “Ini yang harus betul-betul kita yakinkan manajemen vaksin ini dengan baik,” sambung Wagub.
Berdasarkan data yang ada, jumlah vaksin yang sudah kadaluarsa dan dibuang di Provinsi NTB hingga 27 Desember 2021 mencapai 9.653 dosis. Rinciannya, vaksin Astrazeneca sebanyak 7.714 dosis, Moderna 1.722 dosis, Sinopharm dua dosis dan Sinovac sebanyak 215 dosis.
Jumlah vaksin yang dibuang di kabupaten/kota, misalnya Kabupaten Bima sebanyak 2.170 dosis, Kabupaten Dompu 1.174 dosis, Kabupaten Lombok Tengah 1.160 dosis, Kota Bima 1.011 dosis. Kemudian Kabupaten Lombok Timur 1.003 dosis, Kabupaten Lombok Utara 771 dosis, Kabupaten Sumbawa Barat 763 dosis, dan Kota Mataram 184 dosis.
Dua kabupaten dengan jumlah yang cukup rendah yaitu Sumbawa sebanyak 91 dosis dan Lombok Barat 33 dosis. Dari data yang ada, jenis vaksin yang banyak kadaluarsa secara nasional yaitu Pfizer dan Astrazeneca. Sementara di NTB untuk jenis vaksin Pfizer tidak ada yang kadaluarsa dan dibuang.
“Saya lihat di Kabupaten Lombok Barat yang kadaluarsanya sedikit sekali. Hampir tidak ada ya, karena ada beberapa puluh biji. Ini menjadi hal-hal yang harus kita contoh. Agar manajemen vaksin ini betul-betul vaksin yang di-drop langsung terserap dan tidak ada yang dibuang,” ungkapnya.
Banyaknya vaksin yang terbuang karena kadaluarsa ini menjadi evaluasi pemerintah daerah. Sehingga sebelum pelaksanaan MotoGP 2022 mendatang vaksin tahap kedua sebesar 70 persen bisa tercapai. “Kita harap tidak ada halangan pada saat MotoGP,” tandas Wagub. (azm)
