Mataram (Inside Lombok) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB memproyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5-6 persen di 2022. Target itu bisa tercapai seiring dengan perbaikan pada sektor-sektor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Heru Saptaji mengatakan salah satu faktor utama merealisasikan proyeksi tersebut adalah tingginya capaian vaksin Covid-19 di NTB. Termasuk dengan adanya kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan.
Hal tersebut penting lantaran ekonomi tumbuh sejalan dengan kesehatan ditengah kondisi pandemi covid-19. “Tahun 2022 ekonomi kita tumbuh 5-6 persen. Aktivitas ekonomi terlihat dari mobilitas masyarakat kembali tumbuh, ekonomi juga ikut bergerak tumbuh,” ujar Heru kepada Inside Lombok, Kamis (30/12).
Ada beberapa sektor pendukung pertumbuhan ekonomi yang diandalkan di 2022. Antara lain perdagangan, pariwisata, hingga pertambangan yang perlahan-lahan kembali tumbuh.
“Perdagangan, transportasi dan pariwisata seiring dengan membaiknya pengendalian covid, vaksinasi dan event-event besar yang mempengaruhi optimisme mobilitas masyarakat serta kembali meningkatnya di sektor pertambangan,” ungkapnya.
Adanya beberapa perhelatan event nasional hingga internasional yang akan digelar. Hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB semakin membaik.
“Kita punya sektor pariwisata yang luar biasa, MotoGP dan event lainnya tahun depan banyak digelar,” ujarnya.
Kendati, perhelatan event harus dikelola dan dimanfaatkan sebagai momen yang efektif bisa mengundang tamu luar begitu juga dengan domestik. Karena para tamu domestik terutama tidak hanya menonton event tersebut tetapi bisa saja membeli beberapa barang dan menetap lebih lama.
Diharapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 bisa tercapai. Sejalan dengan kondisi ekonomi di triwulan III dan IV yang sudah menunjukkan perbaikan saat ini. Apalagi adanya event WSBK yang mampu menggerakan ekonomi di triwulan IV 2021.
“Mudah-mudahan sejalan dengan berbagai upaya dan perbaikan ruang-ruang yang kita lakukan bersama pelaku ekonomi dan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya,” katanya. (dpi)
