Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah (Bang Zul), mengaku menerima informasi dari beberapa Nonprofit Organization (NPO) yang bergerak di bidang lingkungan serta media asing bahwa pencemaran merkuri dari tambang liar yang ada di kawasan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) merupakan salah satu yang tertinggi. Mengingat dampak negatif dari pencemaran merkuri tersebut, Bang Zul, ingin melakukan verifikasi terkait penyusunan langkah penanganan ke depannya.
“Memang pilihan yang sulit. Ada potensi tambang yang sangat besar tapi pada saat yang sama itu akan berimplikasi kepada pariwisata,” ujar Bang Zul, Selasa (23/04/2019), di Mataram.
Bang Zul sendiri mengharapkan agar ditemukan cara agar pertambangan rakyat yang ada di sekotong dapat berjalan secara paralel dengan pengembangan potensi wisata yang dimiliki Lobar. Namun kalau cara tersebut tidak dapat ditemukan, Bang Zul meminta agar pertambangan rakyat yang mengalah demi kemajuan pariwisata.
“Saya kira apakah akan berjalan secara paralel, kita cari teknologi yang tidak merusak lingkungan. Bahkan sekarang ada teknologi atau desain yang bisa menjadikan tambang tempat wisata juga. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya, mungkin pariwisata harus dikedepankan dan tambang yang mengalah,” ujar Bang Zul.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Barat 2019-2024, Fauzan Khalid, menyatakan dirinya akan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, mengingat kewenangan terkait pertambangan tersebut masih berada di Pemprov NTB.
“Kami akan mengikuti Pemerintah Provinsi, karena kewenangan ada di Pemerintah Provinsi,” ujar Fauzan, Selasa (23/04/2019), ditemui seusai acara pelantikannya sebagai Bupati Lombok Barat.
Selain itu, Fauzan juga menekankan bahwa pihaknya akan terus mendorong pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. Mengingat walaupun sekarang pertambangan tersebut masih dalam kondisi yang membahayakan, namun telah menjadi salah satu sumber ekonomi di kawasan Sekotong.
“Kami akan dorong pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. Sekarang kami baru punya satu. Mudah-mudahan kita tetap melakukan lobi supaya hal-hal semacam ini lebih banyak,” tegas Fauzan.
Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh International POPs Elimination Network (IPEN), Biodiversity Research Institute (BRI) dan BaliFokus menyebutkan bahwa aktivitas tambang emas liar di Sekotong menunjukkan fakta bahwa dihasilkannya beban merkuri yang tinggi, khususnya pada perempuan. Merkuri tersebut diketahui mencemari air di sekitar pertambangan dan jika terpapar dalam jangka panjang, mahluk hidup yang menanggung beban dampak dari merkuri pada tubuhnya terancam mengalami kerusakan otak dan gangguan ginjal.
Mengomentari hal tersebut, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani, menyebutkan bahwa ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Murdani, walaupun beberapa orang telah menjadikan aktifitas pertambangan sebagai sumber ekonomi mereka, Pemprov NTB tetap harus mengedepankan dampak terhadap lingkungan.
“Keselamatan semua orang lebih penting. Jangan melihat pragmatis manfaat ekonomi saja dari tambang emas itu, tapi dampak kesehatan juga harus dipikirkan jangka panjangnya,” ujar Murdani kepada Inside Lombok, Selasa (23/04/2019).
Menurut Murdani, jika semua orang hanya memikirkan dampak ekonomi dari aktivitas penambangan emas di wilayah Sekotong tersebut, makan akan terjadi eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali. Hal tersebut sangat berbahaya karena tidak diimbangi dengan teknologi pengolahan limbah yang memadai.
“Sekarang pemerintah ini (yang harus dilakukan, Red) kalau tambang illegal berikan teguran dan beri informasi soal bahaya merkuri. Kemudian baru minta dia secara kesadaran untuk menghentikan operasinya. Kalau tidak negara kan punya kekuasaan untuk menghentikan secara paksa karena ada ancaman yang diberikan terhadap kehidupan masyarakat sekitar situ,” punkas Murdani.
