Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah bakal melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM) pada tahun ini. Sayangnya, pemberian insentif ini belum berdampak pada ekonomi daerah. Namun ada dampak terhadap industri otomotif dan turunannya.
PPnBM ini untuk pembelian mobil harga Rp200-250 juta pada tahun ini. Sedangkan diskon PPnBM DTP 100 persen berlaku untuk mobil jenis low cost green car (LCGC). Menurut Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) Firmansyah, perpanjangan masa PPnBM perlu dilihat dari dampak kedepannya.
Ia mengamati target stimulan program tersebut ditujukan pemerintah untuk perkembangan bisnis di tahan air. Apalagi secara global ekonomi Amerika sudah semakin baik. Pemerintah membutuhkan stimulus untuk mempertahankan eksistensi ekonomi dalam negeri untuk konteks global.
“Kalau kita di daerah, saya kira tidak terlalu signifikan dampaknya bagi ekonomi daerah. Paling persoalan makin banyak orang membeli kendaraan,” kata Firmansyah kepada Inside Lombok, Rabu (19/1).
Kendati kebijakan yang diberlakukan belum berdampak pada ekonomi daerah, jika konteks kebijakan merujuk pada penjualan barang mewah yang tinggi maka diakui akan berpengaruh juga pada pajak.
“Secara tidak langsung saya memperkirakan dengan adanya stimulasi seperti ini, orang menganggap pemerintah serius memberi stimulan bagi pebisnis. Kegairahan seperti ini kan positif bagi pasar, pasar modal dan sebagainya,” terangnya.
Pemberian PPnBM memang segmentasinya ke pemilik modal, seperti beberapa masyarakat yang punya uang dan niat untuk membeli mobil. Maka dengan adanya PPnBM ini akan merealisasikan niat membeli meski awalnya menunggu.
“Kita tahu kalau transaksi ini jalan, orang memprediksi ekonomi semakin membaik. Harapannya di situ; transaksi bisnis menyelamatkan industri otomotif dan tentu turunan ke bawahnya bisa ditarik tenaga kerjanya,” imbuhnya.
Namun untuk di daerah, terlebih NTB, paling penting adalah menstabilkan harga primer. Pasalnya jika harga kebutuhan primer naik dipastikan mengganggu aktivitas pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita di daerah menstabilkan harga primer ini paling penting,” ucapnya.
Firmansyah menyebutkan, kebijakan semacam PPnBM ini memiliki dua peran. Pertama menjelaskan ke publik bahwa ada stimulus terhadap bisnis besar, sehingga mampu mempertahankan usaha dan menarik investasi masuk. Kedua menargetkan penjualan barang mewah bisa berdampak pada jumlah pajak yang masuk ke pemerintah.
“Kalau (kebijakan PPnBM) diperpanjang dan tidak terlalu berimplikasi ke peningkatan harga produk-produk lokal atau produk yang primer, saya kira tidak masalah,” jelasnya. Pihaknya mengharapkan kebijakan tersebut bisa menggenjot juga pemasukan ke pemerintah. “Tetapi kalau dengan mempermudah (pembelian barang mewah ini berdampak, misalnya dalam jangka panjang pada eksternalitas seperti kepadatan kendaraan dan menyebabkan kemacetan, ini menjadi persoalan lain,” tandasnya. (dpi)
