Mataram (Inside Lombok) – Harga hotel di Lombok banyak dikeluhkan lantaran harganya yang cukup tinggi jelang event MotoGP. Pemerintah pun berencana mengeluarkan peraturan terkait dengan penentuan harga hotel tersebut. Namun penentuan tarif harga hotel disebut tak bisa ditentukan, apalagi ada batasan harganya.
Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra mengatakan renacna pengaturan harga oleh pemerintah perlu menggarisbawahi poin yang hanya merujuk bagi pelaku usaha perhotelan. Sementara usaha pariwisata lain seperti travel agent dan broker tidak dibatasi untuk penentuan harga paket.
Selain itu, ia menegaskan harga hotel tidak bisa diatur di negara manapun. Mengingat penentuan harga hotel menyangkut bisnis, yang berbeda dengan produk-produk lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sembako.
“MotoGP ini kalangan yang berduit tidak mungkin yang pas-pasan, kecuali nonton sepak bola. Mereka yang berani beli kok kita yang repot. Kembali hukum pasar yang berlaku,” kata Lanang, Rabu (9/2).
Menurutnya, meskipun banyak hotel di Bali yang terisi jelang MotoGP tidak mengkhawatirkan bagi hotel-hotel di Lombok. Pasalnya hotel di Lombok juga sudah penuh terisi, terutama hotel-hotel berbintang.
Memang untuk hotel-hotel non bintang masih ada yang kosong. Artinya ini membukti bahwa penonton MotoGP adalah orang-orang yang berduit. “Hotel melati tidak ada satupun yang dibooking, itu artinya yang nonton ini bukan orang sembarangan. Mereka tentu memilih hotel-hotel berbintang, ini orang berduit, kok ini yang diributkan,” jelasnya.
Terlebih perhelatan MotoGP ini belum tentu setahun sekali dilakukan. Pada saat WSBK kemarin tidak seperti jelang MotoGP ramainya, karena permintaan kamarnya tidak banyak. “MotoGP ini saja yang gila-gilaan. Kapan lagi ada MotoGP. Apakah tahun depan? Kan belum tentu. Ada event-event kecil tapi tidak seheboh MotoGP, akan biasa-biasa saja,” ujarnya.
Sehingga kondisi saat ini disebutnya tidak bisa dijadikan patokan penentuan harga. Terlebih setelah event MotoGP, peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa lagi diterapkan lantaran event lain diproyeksikan tidak akan seheboh MotoGP.
“Kita jual normal saja tidak ada yang datang, ya untuk apa peraturan pemerintah,” tuturnya. Lanang menyebutkan, tidak perlu ada penentuan harga. Apalagi jika dilihat di satu sisi peraturan yang dicanangkan pemerintah tidak mengatur mekanisme sanksi. Jika tidak ada sanksi, ia meragukan hotel akan menerapkan pembatasan harga tersebut.
“Menurut saya sulit untuk diatur yang begini-begini, karena hotel masing-masing punya fasilitas sendiri dan tidak bisa disamakan,” pungkasnya. (dpi)
