Mataram (Inside Lombok) – Pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya dengan ditandatanginya Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (Bang Zul), terkait penetapan 99 desa pariwisata yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB.
Pengembangan 99 desa wisata tersebut ditargetkan menjadi fokus pengembangan pariwisata untuk lima tahun ke depan. Untuk tahun 2019 sendiri sebagai tahun pertama pembentukan desa wisata, Pemprov NTB memulainya dengan 20 desa wisata terlebih dahulu.
Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB, Lalu Moh. Faozal, menerangkan bahwa 20 desa wisata yang akan dikerjakan sepanjang tahun 2019 ini akan dikuatkan oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penguatan itu sendiri meliputi pembangunan infrastruktur dan pembentukan kelembagaan desa wisata. Selain itu, Pemerintah Desa juga diharapkan mendukung hal tersebut dengan mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan desa wisata tersebut.
“Kita dorong untuk menguatkan peran desanya di situ. Sudah kita buat, nanti ada FGD-nya (diskusi kelompok, Red) 20 desa itu,’’ ujar Faozal, Senin (13/05/2019) di Mataram.
Terkait anggaran pasti yang akan dialokasikan untuk pengembangan desa wisata tersebut, Faozal menerangkan bahwa belum diketahui angka pastinya. Namun, diterangkan Faozal bahwa masing-masing desa akan mendapatkan alokasi berbeda dalam kisaran Rp300 juga sampai dengan Rp400 juta. Untuk itu Tim Konsultan telah dikirim untuk melakukan pemetaan kebutuhan dari 20 desa wisata yang akan dikerjakan pada tahun 2019.
Faozal sendiri menyebutkan bahwa saat ini setidaknya di Pulau Lombok saja sudah ada tujuh (7) desa wisata yang menjadi pilot project dari 99 desa wisata yang dicanangkan Pemprov NTB. Sedangkan 20 desa yang sedang disiapkan tersebut antara lain Senaru, Kerujuk, Sembalun, Bebidas, Tete Batu, Kembang Kuning, Sapit, Aik Berik, Setanggor, Mas-mas, Bilebante, Sukarare, Aik Nyet, Sesaot, Pusuk, Suranadi, Mantar, Bungin, Pancasila, dan Kawinda Toi.
Dalam pengembangan 20 desa wisata pada tahun 2019 ini, fokus dari Pemprov NTB sendiri adalah penguatan fasilitas fisik serta layanan umum di desa wisata itu sendiri. Seperti pembangunan toilet, infrastruktur untuk pusat informasi, jalan lingkungan, jalan untuk sepeda, dan lain-lain.
99 desa wisata yang menjadi target Pemprov NTB itu sendiri antara lain di Kota Mataram ada empat desa, yaitu Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Sedangkan di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata, yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.
Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata, yaitu Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Sedangkan di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata, yaitu Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.
Di Lombok Utara sendiri ditetapkan delapan desa wisata, yaitu Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Sedangkan di Sumbawa ada 9 desa wisata, yaitu Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade.
Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yaitu Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Sedangkan Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yaitu Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.
Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata, yaitu Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. dan di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata, yaitu Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.
Sebelumnya 99 desa berbasis wisata ini merupakan usulan dari Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII). Pemilihan jumlah 99 pun dilandasi oleh jumlah dari Asma’ul Husna. Persiapan 99 desa wisata ini direncanakan terbagi dalam tiga (3) term yaitu; 33 desa di tahun 2019; 33 desa di tahun 2020; dan 33 desa di tahun 2021.
