Di SMA 1 Mataram dan Sumbawa Barat, guru-guru bisa mengajak siswa memasang headset virtual reality-nya, dan jalan-jalan ke Al-Aqsa untuk belajar sejarah Timur Tengah atau eksperimen blast mining, teknik membuka tambang baru dengan bahan peledak. Belajar sejarah menjadi seru, dan eksperimen bisa lebih nyata tanpa ledakan. Tetapi di sebuah sekolah pelosok, gurunya harus mengajar Biologi cukup dengan bantuan buku paket saja. Atau mungkin kepala sekolahnya yang harus mengajar, karena guru mapel tadi harus cari sampingan menyambung hidup. Dia baru saja kehilangan pekerjaan di pabrik karena digantikan mesin.
Di dua sekolah unggul itu, begitulah gambaran kelas tahun 2045 ketika VR headset sudah diproduksi massal dan harganya sudah semurah kacamata orang nyongkolan selae iyu itu. Pada 2045 banyak metaverse yang sudah dibuat, termasuk museum, laboratorium eksperimen, Rinjani, dll. Siswa bisa belajar sejarah dan melakukan eksperimen berbahaya dengan lebih realistis. Tapi untuk yang tidak terjangkau ‘metaglasses’ bantuan pemerintah, dan guru yang belum terlatih, bayangan belajar interaktif seperti itu masih jauh dari jangkauan.
Anekdot dan analogi ini sangat terkait dengan beberapa bahasan di Pre-Summit Y20 dengan tema Digital Transformation yang dilaksanakan di Lombok tanggal 23 dan 24 April kemarin. Ada semacam konsensus bahwa progres kita cukup bagus di inovasi teknologi, tapi kemampuan untuk menerapkan, memeratakan, dan mengelola dampaknya adalah sesuatu yang menjadi tantangan. Istilahnya, inovasi digital berjalan cepat, tapi kepemimpinan digital berjalan lambat.
Kata Michio Kaku yang mengutip Hukum Moore, kemampuan komputasi itu berlipat ganda setiap 18 bulan. Pertanyaannya, apakah otak kita juga beradaptasi dengan secepat itu? Apakah kita sebagai masyarakat bisa memanfaatkan digitalisasi untuk memeratakan kesempatan dan menjadi lebih beradab?
Sandang, Pangan, Colokan
“Internet adalah hak dasar manusia”, kata PBB. Untuk pemuda Repoq Bebek, Ungge, dan Nangatumpu, kebutuhan pokok sudah bukan lagi pangan, sandang, papan, tapi sandang, pangan, dan colokan. Akan tetapi dengan tantangan transformasi digital, ada satu hal lagi yang harus ditambah yaitu: sandang, pangan, colokan, dan pikiran.
Pemikiran, lebih khususnya pemikiran komputasional (computational thinking) yang digabungkan dengan kepedulian (compassion) adalah kunci. Nadiem Makarim menyampaikan 4C (critical thinking, creativity, collaboration, communication) tidak cukup.
Ada 2,7 juta warga NTB yang aktif di medsos. Perangkatnya sudah masuk ke setiap desa. Perumpamaannya, desa ini sudah teraliri listrik. Nah, selanjutnya, seperti apa pemanfaatannya? Apakah internet akan diikuti oleh menonton Youtube untuk kebutuhan edukasi seperti melihat cara budidaya lele? Atau oleh penyebaran hoaks bahwa imunisasi kanker serviks akan memandulkan penerimanya? Butuh literasi dan pikiran Tipe 2 (rasional, disiplin, dan teliti) untuk memastikan yang mana yang akan menang. Tipe 1 yang emosional dan spontan tak cukup menghambat laju disinformasi.
Teknologi adalah alat, maka penggunaannya bisa ditentukan manusia. Teknologi membantu Angelina Jolie mendeteksi mutasi gen BRCA1 sehingga dapat menghindari kanker, tapi juga dapat membantu begal Amaq Sinta mendeteksi pergerakan korbannya dengan location tracking. Teknologi membantu ratusan ribu warga Kenya keluar dari kemiskinan dengan sistem M-PESA, tetapi juga bisa menerbangkan drone tanpa awak untuk menembaki ribuan warga di Palestina, Ukraina, dan Etiopia. Teknologi bisa membantu petani di NTB meningkatkan penghidupannya, tetapi juga mampu memanipulasi pemilih dalam sebuah pilkada dengan big data. Nah, nane jaq.
Big Data Pak Luhut, Pilkada, dan Kelas Masyarakat Tertinggal
Privasi dan keamanan data, dan potensi peretasan manusia (human hacking) adalah isu besar disrupsi teknologi. Sudah bukan rahasia jika Google, Facebook, dan perusahaan e-commerce mengumpulkan semacam behavioural surplus dari aktivitas online kita dan menggunakan data ini untuk menawarkan lebih banyak produk, atau memanipulasi perilaku pengguna. Cambridge Analytica adalah contoh di mana 87 juta data pengguna Facebook dipergunakan untuk memanipulasi preferensi pemilih di Amerika Serikat dan keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa.
Nah, MUNGKIN ini yang dimaksud dengan Big Data yang dimiliki Pak Luhut. Ada kerjasama dengan perusahaan teknologi yang memiliki data perilaku 110 juta pengguna media sosial, dan ternyata analisa perilaku dan bahasanya menunjukkan dukungan tiga periode. Di masa depan, manipulasi seperti ini akan menjadi hal biasa. Berita tertentu akan digencarkan ke feed orang tertentu. Di Pilkada NTB, tak terelakkan lagi bahwa tim sukses akan menggunakan jasa konsultan teknologi untuk politik.
Ada juga ancaman perkawinan Kecerdasan Buatan dengan bioteknologi. Pada awal tahun 2000, seorang anak gadis membeli shampo di Target, semacam toko seperti Ruby atau Jembatan Baru. Lalu setelah itu, Target mengiriminya katalog perlengkapan bayi. Mengapa bisa? Ternyata Target memiliki data bahwa ketika seseorang memilih shampoo tertentu, kemungkinan besar dia sedang hamil. Nah, karena katalog perlengkapan bayi sudah sampai ke rumah, ayah si gadis jadi curiga. Dan memang benar si anak hamil. Artinya apa? Perusahaan teknologi mengetahui siapa kita lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Ini 15 tahun lalu. Bayangkan sudah seberapa jauh perkembangan bisnis big data ini.
Instagram tahu postingan Inside Lombok jenis apa yang Anda baca atau tonton lebih lama. Instagram nantinya juga akan tahu apakah Anda lebih bereaksi ketika melihat harem, atau melihat rejal. Bukan Anda yang menscroll Instagram. Tapi Instagram yang men-scroll emosi Anda. Bayangkan ketika Apple Watch sudah terhubung dengan sosmed. Ketika melihat postingan tertentu, tekanan darah, suhu tubuh, dan detak jantung dapat memberikan data apakah Anda sedang marah, sedih, atau terangsang meskipun wajah Anda terlihat seperti sedang rajin membaca. Ini bukan kata saya. Ini kata dua buku dari dua pemikir hebat. 21 Lessons for the 21 Century by Yuval Noah Harari dan Surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff.
Selain itu, akan ada juga kelas masyarakat tertinggal. Akan ada yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Sudah ada jutaan pekerja Indonesia kehilangan pekerjaan karena digantikan mesin, dan re-skilling-nya berjalan lambat. Pekerjaan yang tercipta tidak sebanyak pekerjaan yang hilang.Akhirnya, akan ada Kaum Tertinggal. Ini adalah isu besar. Apa yang bisa dilakukan pemuda calon pemimpin bangsa untuk ini?
Solusi
Pemerataan akses sudah jelas penting. Jadi tidak perlu kita perpanjang bahasannya. Tinggal naikin pendapatan pemerintah biar bisa bikin headset VR tanpa ngutang. Kita bahas _software_-nya saja. Dari 10.000 guru informatika, hanya 1000 yang berlatar belakang keilmuan di Informatika, kata Kementerian. Tentu ini harus dibenahi dulu dengan rekrutmen yang terarah jika Informatika nantinya wajib diajarkan di SMP dan SMA di Kurikulum Merdeka. Kalau tidak di sekolah, di mana lagi pemikiran komputasional akan disemai secara massal untuk 2045?
Ini juga berlaku untuk urusan misinformasi. Di sekolah harus punya hoax buster sebagai bagian dari pendidikan rasionalitas. Kampus bahkan lebih perlu lagi. Kata Hilmar Farid, seorang Dirjen di Kementerian, tidak sedikit doktor dan professor yang ikut menyebar hoax. Literasi digital harus semakin jadi agenda.
Lalu urusan big data, manipulasi pilkada, dan human hacking. Harus ada demokratisasi data dan kesetaraan pengetahuan. Artinya apa? Jika pemerintah dan big-tech companies bisa mengetahui begitu mendalam data, perilaku, bahkan psikologi kita, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa kita juga bisa mengetahui data, perilaku, dan psikologi mereka di Senayan dan Udayana? Kalau mereka bisa memata-matai kita, kita juga harus punya hak yang sama untuk mengetahui setiap proses yang mereka lakukan. Two-way surveillance. Pemuda harus ikut kampanye global tentang pemantauan dua arah.
Lalu untuk hilangnya pekerjaan. Di tengah semakin kayanya perusahaan e-commerce, dan semakin banyaknya Kelas Tertinggal, maka para pemikir memunculkan ide Universal Basic Income (UBI). Tugas pemuda adalah melihat seperti apa ide ini harus ditanggapi. Lewat UBI, sebuah otoritas internasional bisa mengambil pajak tinggi dari perusahaan yang dianggap menyebabkan munculnya Kaum Tertinggal. Lalu uang itu akan dibagikan secara cuma-cuma untuk mereka yang pekerjaannya hilang sebanyak kebutuhan hidup dasar. Telah ada pusat studi UBI di Universitas Indonesia. Nanti akan ada juga di UNTB atau UNW. Atau Unram.
Penutup
NTB 2045 dihadapkan pada tantangan pemerataan akses, rekayasa psikologi pemilih di pilkada dengan big data, privasi, dan munculnya kaum tertinggal. Adalah pemuda yang menjadi kunci pemikiran untuk mengantisipasi permasalahan ini. Pemuda seumuran saya sudah akan sudah berusia 58 tahun saat itu. Seumur Johnny Depp saat ini. Cukup masih kuat untuk ikut upacara HUT R1 ke 100, itu juga kalau belum dipanggil upacara di akhirat.
Semoga saja kita di 2045 itu sudah bisa lebih merata dan lebih beradab, dan menjadi generasi emas. Sudah tidak dibawah 70 lagi IPM nya. Sudah tidak dibawah 400 lagi angka PISA nya. Dan semoga masih lebih suka apel di lapangan umum dan halaman sekolah, karena tidak semua harus di metaverse, kan? Berembe metonku lenga?
= = = =
“Jika ada yang ngomongin pertengahan Abad 21 dan gambarannya terdengar seperti film-film science fiction, gambaran itu MUNGKIN salah. Tapi jika ada yang ngomongin pertengahan Abad 21 dan gambarannya TIDAK terdengar seperti film-film science fiction, gambaran itu SUDAH PASTI salah”
Ahmad Junaidi, penggagas dan pegiat Jage Kastare Foundation. Mengajar di FKIP Universitas Mataram. Pembina Mapala FKIP Unram.
