Mataram (Inside Lombok) – Rencana pengurangan pupuk subsidi mulai Juli mendatang menuai pro kontra di tingkat petani. Satu sisi petani menyayangkan pengurangan pupuk subsidi. Namun di sisi lain tidak menjadi persoalan jika benar pupuk subsidi dibatasi hanya dua jenis, yakni pupuk urea dan NPK.
Ketua Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahmimudin menyayangkan rencana pemerintah mengurangi pupuk subsidi mulai Juli mendatang. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak, tentunya akan memberatkan para petani terutama dari sisi produksi mereka. Selain itu, petani juga sempat mengalami kesulitan mendapatkan pupuk baik itu subsidi maupun non subsidi.
“Ini akan menaikkan biaya produksi. Kemudian ekonomi baru akan menggeliat. Jadi semakin terpuruk kondisi petani di tengah situasi cuaca buruk,” keluh Sahmimudin, Rabu (15/6). Sesuai rencana pemerintah, pupuk jenis SP-36, ZA, dan Organik Granul tidak akan disubsidi lagi.
Saat ini kondisi cuaca buruk sangat berpengaruh pada petani. Lantaran hasil panen mereka bisa saja rusak, ditambah dengan kabar pupuk subsidi dikurangi belum lagi terjadi kelangkaan pupuk.
Meskipun ada pupuk subsidi selama ini dampaknya tidak seberapa dirasakan para petani. Karena masih saja terjadi kelangkaan pupuk baik yang bersubsidi maupun yang non bersubsidi. Bahkan sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini.
“Kemarin petani saat menanam padi beli pupuk subsidi dengan harga Rp1.4 juta per kwintal yang sebelumnya harganya Rp250 ribu. Ini sudah berapa kali lipat harganya yang bersubsidi. Lucunya yang (pupuk) bersubsidi hilang dan yang non subsidi atau keekonomian juga hilang di pasaran dari bulan Oktober kemarin,” paparnya.
Terpisah Ketua Gabungan Kelompok Tani Gotong Royong di Desa Batunyala, Praya Tengah, Lombok Tengah, Rahmat mengatakan rencana pengurangan pupuk subsidi tidak jadi masalah besar bagi petani. Namun yang jadi masalah adalah langkanya pupuk tersebut.
“Karena antara petani dan pemerintah tidak kompak kapan memulai menanam dan kapan seharusnya pupuk tersebut disalurkan,” ujarnya.
Para petani masih terlalu bergantung dengan program subsidi pupuk yang dicanangkan oleh Pemerintah. Begitu juga Pemerintah terlalu memanjakan petani dengan pendistribusian pupuk sehingga sangat sulit untuk mengubah pola pikir petani untuk mandiri. Akibatnya para petani belum siap untuk menghadapi program “go green” yang digaungkan pemerintah.
“Penyaluran pupuk subsidi sudah sesuai dengan kebutuhan petani. Akses pembelian pupuk bersubsidi juga sudah dipermudah dan mereka sudah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani),” terangnya.
Nantinya petani di masing-masing kelompok tani yang menampung mereka. Sudah ada regulasi tentang cara pembelian pupuk bersubsidi yang digelontorkan Pemerintah. Untuk akses pembelian cukup dengan daftar di masing-masing kelompok tani sehingga mereka dimasukkan namanya di RDKK selanjutnya diserahkan kepada pengecer resmi untuk selanjutnya bisa dibeli di sana.
“Sangat mendukung langkah pemerintah mengurangi subsidi beberapa jenis pupuk. Tentu pemerintah punya alasan untuk menerapkan kebijakan tersebut,” ucapnya. (dpi)
