Lombok Barat (Inside Lombok) – Sekitar 1.112 calon pekerja migran Indonesia (PMI) dari Lombok Barat yang hendak ke Malaysia, terancam gagal berangkat. Menyusul adanya rencana pemerintah pusat untuk menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia lantaran diduga melanggar MoU antara kedua belah pihak.
“Memang di situ ada permasalahan yang cukup penting, artinya Malaysia menerima PMI secara online tidak melalui prosedur yang ada, sesuai dengan kesepakatan dalam MoU. Sehingga pemerintah Indonesia sangat keberatan,” tutur Kadisnaker Lobar, H. Sabidin, saat ditemui di kantornya, Selasa (19/07/2022).
Dia menjelaskan, belum ada kesepakatan yang dijalankan sesuai perjanjian, maka pemerintah Indonesia akan menyetop pengiriman PMI ke Malaysia. Namun, saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi yang mengarah soal rencana pemberhentian tersebut.
Karena akan sulit bagi pemerintah Indonesia untuk bisa mendata secara pasti jumlah PMI yang berangkat sesuai prosedur. Terlebih, banyak kasus PMI ilegal yang menjadi korban. “Rabu nanti, secara teknis pak Kabid akan berangkat ke Makassar terkait aturan ini,” imbuhnya.
Sabidin menyebut, beberapa pihak agen dari Malaysia sudah menghadap ke Bupati Lobar. Mereka berjanji akan membenahi dan memperbaiki pola penggajian, dan penerimaan. Sehingga dalam situasi yang belum pasti soal penyetopan pengiriman PMI itu, pihak Disnaker Lobar saat ini masih melayani pengurusan berkas dari para calon PMI yang datang mengajukan.
“Iya masih ramai yang mengajukan, rata-rata yang memasukkan berkas dari perusahaan-perusahaan itu, 50 orang per harinya. Dan itu yang paling banyak tujuannya Malaysia,” bebernya. Sabidin merincikan saat ini jumlah calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia mencapai 1.112 orang.
“Kalau ke negara lain tetap ada pengiriman, seperti Hongkong, Taiwan, dan Jepang. Tapi kebanyakan tujuan ke Malaysia yang paling banyak,” jelasnya.
Diakui, Malaysia menjadi negara yang paling banyak dituju, lantaran yang hendak menjadi PMI di sana pun bisa walaupun tidak dengan pendidikan yang memadai. Karena sebagian besar pekerjaannya terbilang kasaran, sebagai buruh sawit. Berbeda dengan negara lain, yang harus memiliki skill khusus dan kemampuan berbahasa. “Sehingga harus belajar enam bulan dan dites langsung,” tandas Sabidin. (yud)
