Lombok Timur (Inside Lombok) – Masa kepimpinan pasangan H. M. Sukiman Azmy – H. Rumaksi (SUKMA) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tinggal beberapa tahun lagi. DPRD Lotim meminta agar di akhir periode pasangan pemimpin tersebut tak meninggalkan hutang yang harus ditanggung daerah.
Demi menjalankan visi misi dan membenahi sarana prasarana di Lotim, Pemkab Lotim yang dipimpin oleh pasangan SUKMA telah beberapa kali melakukan peminjaman. Hal itu dilakukan untuk menciptakan daerah yang adil, sejahtera dan aman (ASA) sesuai dengan cita-cita pasangan tersebut.
Melihat jumlah pinjaman Pemkab Lotim saat ini mencapai ratusan miliar, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori meminta agar pasangan SUKMA tak meninggalkan atau mewariskan hutang di akhir masa jabatannya untuk di masa pemimpin berikutnya.
“Kita tekankan agar hutang ini bisa dilunasi di akhir periode,” tegasnya kepada awak media, Selasa (26/07).
Untuk membantu Pemda Lotim, DPRD mengupayakan pelunasan hutang tersebut dengan memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki Lotim yang belum terkelola dengan baik. Daeng menilai terdapat beberapa pos PAD yang mengalami kebocoran.
“Potensi PAD cukup kok untuk bayar hutang, hanya saja tidak terkelola dengan baik dan masih mengalami kebocoran, misalnya saja pada sektor galian C,” jelasnya.
Memaksimalkan potensi tersebut, DPRD Lotim membentuk Pansus potensi PAD tersebut dan nantinya dapat diketahui pada sektor mana saja yang mengalami kebocoran, kekurangan dan keterlambatan.
“Makanya saat ini kita telah bentuk Pansus PAD ini untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan saat ini Pansus sedang bekerja,” ucapnya.
Selain mengupayakan potensi PAD untuk pembayaran hutang, DPRD Lotim juga menuturkan bahwa program infrastruktur yang telah dibangun saat ini mencapai 75 persen, sehingga pada tahun berikutnya minim proyek yang menggunakan anggaran besar.
“Jalan yang sudah bagus saat ini sekitar 75 persen sehingga tahun berikutnya sudah tidak ada lagi program dengan anggaran besar, sehingga dana bisa digunakan untuk itu,” ungkapnya.
Daeng menegaskan untuk pelunasan melalui potensi PAD diharapkan pihak terkait bekerja secara baik dan juga tidak ada niatan buruk dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang diharapkan melalui PAD bisa berjalan dengan apa yang diharapkan. (den)
