Mataram (Inside Lombok) – Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar jadi polemik seluruh masyarakat. Hal tersebut sangat disayangkan dan menuai protes, lantaran dinilai semakin menekan masyarakat di tengah naiknya harga berbagai bahan pokok saat ini. Menyikapi kondisi itu, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo tolak kenaikan BBM subsidi di depan Kantor DPRD NTB.
Kenaikan BBM subsidi yang rencananya mulai 1 September 2022 menyasar jenis pertalite dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Sedangkan solar menjadi Rp7.200 per liter dari sebelumnya Rp5.150 per liter.
“Jadi kita dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Mataram ada tiga tuntutan, yang pertama menolak kenaikan BBM subsidi, kedua kenaikan tarif dasar listrik dan ketiga adalah pemberantasan terhadap mafia migas dan pertambangan,” kata Ketua HMI Mataram, Dwi Alam Ananami Putra saat turun melakukan demonstrasi, Rabu (31/8).
Tuntutan tersebut disampaikan kepada legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB sebagai perpanjangan tangan kepada DPR RI penyampaian tuntutan masyarakat atas rencana kenaikan BBM subsidi. Pasalnya rencana kenaikan ini cukup membuat masyarakat resah, terutama masyarakat kecil.
“Kenapa ini menjadi isu yang perlu kita tuntut, karena kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apalagi kondisi perekonomian kita sedang di angka yang tarafnya cukup rendah,” terangnya.
Aksi sejumlah mahasiswa tersebut di depan gedung DPRD sempat ricuh. Di mana massa aksi demo ini cukup lama berdiri dan menyuarakan tuntutan mereka sekitar 1-2 jam. Sayangnya Ketua DPRD NTB tidak dapat ditemui karena alasan sakit, sehingga ditemui oleh Wakil Ketua I. Namun sikap dari Wakil Ketua I yang dinilai tidak kooperatif memicu emosi para massa aksi.
“Akhirnya kita menerima Wakil Ketua I, Pak Farin, tapi beliau bilang saya tidak tahu hadir atau tidak Bu Dewan. Itu kan ada semacam kontradiksi, sehingga kami cukup tersinggung dengan cara Pak Farin yang langsung masuk dengan tidak kooperatif. Akhirnya kita ke pintu sebelah mencoba paksa masuk, tadi sempat bentrok dengan pihak kepolisian,” jelasnya.
Kendati demikian, tak berselang lama akhirnya ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menemui para mahasiswa tersebut pada pukul 13:45 wita. Di mana ia menerima tuntutan para mahasiswa terkait dengan rencana kenaikan BBM subsidi. Pasalnya rencana kenaikan ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah RI memiliki tim percepatan ekonomi yang cerdas, tentu akan memikirkan yang terbaik untuk negara kita. Saya bangga menjadi HMI cabang Mataram yang berani menyampaikan pendapatnya,” ujar Isvie.
Beberapa tuntutan dari para mahasiswa yang disampaikan kepadanya, ia akan sampaikan kepada pemerintah pusat terkait tuntutan menolak rencana kenaikan BBM subsidi mulai awal September 2022. “Besok pagi kami akan kirimkan suratnya ke pusat (terkait tuntutan para mahasiswa, Red),” tuturnya. (dpi)
