Mataram (Inside Lombok) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB mulai mempersiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mendatang. KPU mengusulkan anggaran untuk pilkada tersebut kepada Pemprov NTB sebesar Rp370 miliar.
Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya di Mataram mengakui kebutuhan anggaran yang dialokasikan memang cukup besar. Usulan anggaran pilkada ini masih disesuaikan dengan kondisi pada saat pandemi Covid-19.
“Angkanya dilihat dari rancangannya memang cukup fantastis dari yang dulu. Karena ini situasinya berbeda,” katanya.
Usulan anggaran untuk pilkada akan diserahkan kepada Gubernur NTB dan selanjutnya akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dari jumlah yang diusulkan bisa saja berkurang tergantung dari hasil pembahasan nanti.
“Misalnya dulu mengajukan Rp220-an miliar. Tapi kemudian hasil pembahasan hasil TAPD itu mencapai hasil Rp188 miliar yang disetujui pada saat itu,” katanya.
Peningkatan jumlah usulan anggaran ini dengan beberapa kebutuhan, salah satunya biaya pemeriksaan kesehatan kepada penyelenggara pemilu. Anggaran yang sudah disusun berdasarkan kondisi pandemi Covid-19. Di mana, pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan.
Pada anggaran yang diusulkan juga sudah termasuk zoom meeting dengan setiap kabupaten/kota. “Sekarang memang kita menyusun standar Keputusan KPU nomor 444 tahun 2020 tentang petunjuk pilkada masih di dalamnya bernuansa pandemi, pembelian APD, kesehatan penyelenggara, tes covid,” katanya.
Selain perlengkapan protokol kesehatan, jumlah TPS juga akan ditambah. Tahun 2018 lalu, jumlah TPS yang dibentuk sebanyak 8337 unit. Sementara ada Pilgub 2024 mendatang direncanakan 8.787 TPS. Dengan ada penambahan TPS ini maka akan berdampak pada jumlah adhoc.
“Setelah TPS bertambah badan adhocnya juga bertambah. Ini berpengaruh jumlah honor satuan adhoc bertambah,” ungkapnya.
Ditambahkan, anggaran yang diusulkan juga nanti akan sharing dengan 10 kabupaten/kota. Seperti pada pilkada tahun 2018 lalu yang hanya dibagi dengan tiga daerah. “Itu pasti berkurang jauh. Kita pasti sharing dengan 10 kabupaten/kota,” katanya. (azm)
