Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara menyikapi viralnya video seorang wisatawan yang mengeluhkan catcalling di Gili Trawangan. Beberapa langkah jangka pendek dan menengah di ambil pemkab, salah satunya menyiapkan Surat Edaran (SE) Bupati tentang penertiban guide atau pramuwisata dan porter.
Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Utara, Ali Zulkarnain menerangkan untuk menyikapi video yang viral beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar rapat bersama para pelaku pariwisata di Gili Trawangan. Ada beberapa langkah strategis yang disiapkan, antara lain membuat video testimoni tentang apa yang baik di Gili Trawangan sebagai solusi jangka pendek.
“Kedua dalam beberapa minggu ini kami akan siapkan surat edaran bupati tentang penertiban guide dan porter, karena kasus video viral itu tentang hospitality (pelayanan),” ujar Ali Zulkarnain, Senin (19/9).
SE yang disiapkan tersebut menjadi langkah jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka menengah pihaknya juga akan membuat bimbingan teknis (bimtek) tentang hospitality kepada guide dan porter yang ada di Gili Trawangan.
“Untuk sementara ini kita berikan bimtek kepada guide dan porter. Kalau masyarakatnya nanti kita minta kepada pemerintah desa untuk mengimbau, sosialisasi tentang bagaimana harus membuat kenyamanan kepada pariwisata,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan para pelaku pariwisata gili tetap berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan berwisata. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap awik-awik yang sudah dimiliki sebelumnya.
Penataan pada guide dengan instrumen sertifikasi memadai juga akan dilakukan, sehingga wisatawan akan didampingi oleh guide yang paham memberikan pelayanan yang baik. “Secara aktif Dinas Pariwisata KLU menyampaikan berita baik yang produktif bagi perkembangan pariwisata, tidak saja di gili. Namun destinasi lainnya di wilayah KLU,” ujarnya.
Diterangkan, sebagai wujud komitmen kuat untuk tata kelola pariwisata Gili Tramena ke depan maka Pemprov NTB sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki kewenangan untuk membentuk UPTD pengelolaan destinasi wisata Gili Tramena. Terlebih kawasan itu adalah destinasi strategis nasional dengan wilayah laut yang masuk kawasan konservasi.
“Ke depan perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM pariwisata di manapun harus menjadi atensi bersama. Baik pemerintah, pelaku usaha wisata, akademisi dan sebagainya,” imbuh Yusron. (dpi)
